close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Dugaan eksploitasi hak adat suku besar Mpur, ini jawaban Bupati Tambrauw 
  • Kamis, 20 September 2018 — 13:26
  • 681x views

Dugaan eksploitasi hak adat suku besar Mpur, ini jawaban Bupati Tambrauw 

"Benar, saya berikan rekomendasi sekitar empat tahun lalu. Awalnya, PT.BAPP ajukan permohonan untuk perkebunan sawit dengan izin resmi dari Kementerian Kehutanan. Ketika diantar kepada saya, saat itu saya tolak karena isinya tentang perkebunan sawit, dengan pertimbangan kelestarian ekosistem dan lingkungan,” katanya.
Lokasi perkebunan jagung PT. BAPP di Distrik Kebar Kabupaten Tambrauw - Jubi/Hans Arnold Kapisa
Hans Kapisa
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi – Bupati Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem, membenarkan pihaknya mengeluarkan izin kepada PT. Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP), sekitar empat tahun silam, untuk mengembangkan komoditas jagung (Zea mays) di lahan seluas 19.000 hektar, berdasarkan kesepakatan dan restu semua tokoh dan tetua adat suku besar Mpur selaku pemilik hak ulayat.  

"Benar, saya berikan rekomendasi sekitar empat tahun lalu. Awalnya, PT. BAPP ajukan permohonan untuk perkebunan sawit dengan izin resmi dari Kementerian Kehutanan. Ketika diantar kepada saya, saat itu saya tolak karena isinya tentang perkebunan sawit, dengan pertimbangan kelestarian ekosistem dan lingkungan,” katanya.

“Setahun setelah itu, PT. BAPP mengajukan lagi permohonan perizinan tapi untuk mengembangkan komoditas jagung di lahan seluas 19.000 hektar, tidak lebih dari itu. Sehingga saya berikan rekomendasi terbatas (masa percobaan) dan bukan permanen," imbuhnya.

Berkaitan dengan izin terbatas (masa percobaan) yang diberikan, kata Gabriel Asem, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dokumen perizinan itu bahwa izin terbatas penggunaan lahan seluas 19.000 hektar di Kebar oleh PT. BAPP akan berakhir pada tanggal 24 September 2018 ini.

Terkait pengaduan masyarakat adat suku Mpur ke LP3BH, kata Gabriel Asem, hal tersebut sebaiknya tidak diperdebatan berlarut-larut, karena sebelum beroperasi, pihak perusahaan juga telah memberikan sejumlah kompensasi atau yang disebut dengan 'uang permisi' kepada para tokoh dan tetua adat dimaksud. 

"Masyarakat adat sudah terima uang permisi dari perusahaan itu. Dokumen dan bukti-buktinya lengkap ada di perusahaan. Jadi jangan terlalu diperdebatkan," ujar Gabriel Asem.

Tim Advokad Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menemukan indikasi keterlibatan sejumlah pihak di Pemerintah Pusat dan daerah yang diduga mengakibatkan masyarakat adat Suku Mpur Distrik Kebar Kabupaten Tambrauw mengalami manipulasi-eksploitasi hak adat atas tanah, hutan, dan lingkungan hidup di wilayah hukum adat Suku Mpur, yang merupakan satu bagian dari tujuh wilayah adat di Tanah Papua yaitu wilayah III Domberay.

"Surat kuasa hukum oleh masyarakat adat Suku Mpur telah ditanda-tangani bersama dengan tim Advokad LP3BH Manokwari pada hari Sabtu, 15 Juli 2018. Hal ini sebagai tindak lanjut dari laporan khusus dari masyarakat adat Suku Mpur ke LP3BH Manokwari pada tanggal 26 Februari 2018 lalu," ujar Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, kepada wartawan di Manokwari, Kamis (20/9/2018).

Selanjutnya, dalam catatan fakta yang ditemukan, diduga adanya keterlibatan tiga bupati yaitu Bupati Sorong, Bupati Manokwari, dan Bupati Tambrauw dalam memberikan rekomendasi serta izin lokasi perkebunan sawit kepada PT. Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP).

"Atas dasar tiga rekomendasi itu, PT. BAPP telah menggusur dan melakukan penebangan di atas tanah adat Suku Mpur yang sampai saat ini diperkirakan mencapai 34.000 hektar. Bahkan, lanjut Warinussy, mantan Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi, diduga turut memberikan rekomendasi pencadangan lahan sawit di lembah Kebar pada pertengahan 2007 lalu. Semua keputusan para pejabat Tata Usaha Negara di Sorong, Manokwari, Tambrauw, dan  Provinsi Papua Barat itu, diduga keras tidak pernah membicarakan secara terbuka dengan masyarakat adat Suku Mpur sebagai pemilik tanah dan hutan adat di lembah Kebar," jelas Warinussy.

Sejumlah langkah hukum tengah disiapkan oleh LP3BH terhadap para pihak yang disebutkan tersebut, demi kepentingan hukum suku besar Mpur di lembah Kebar Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, yang saat ini adalah klien dari tim Advokad LP3BH Manokwari. 

Bupati Kabupaten Manokwari, Demas Paulus Mandacan, yang dikonfirmasi mengatakan selaku kepala daerah di Manokwari pihaknya tidak serta-merta mengeluarkan izin atau rekomendasi ke wilayah yang bukan bagian dari Kabupaten Manokwari.

"Saya tidak tahu, karena itu wilayah Kabupaten Tambrauw, jadi kami tidak bisa mengeluarkan izin," ujar Demas Mandacan, melalui pesan singkat telepon selulernya.  (*)

loading...

Sebelumnya

LP3BH kembali somasi DPR Papua Barat

Selanjutnya

KPK bentuk KAD Anti Korupsi di Papua Barat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4954x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4351x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4130x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2554x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe