close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Konflik sosial muncul di Maewo
  • Jumat, 21 September 2018 — 05:24
  • 970x views

Konflik sosial muncul di Maewo

Hanya dalam waktu kurang dari dua saja bulan tanda-tanda gesekan antarkomunitas mulai terlihat.
Staf Palang Merah Vanuatu yang dikirimkan ke Maewo untuk membantu relokasi masyarakat Pulau Ambae. - Daily Post
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Artikel di bawah ini ditulis oleh seorang intelek Ambae, Vanuatu, memprediksi tantangan-tantangan baru yang akan dihadapi oleh para kepala suku dan komunitas Ambae, yang sekarang hidup di Maewo. Ia mengatakan tulisan ini adalah seruan bagi pemerintah, agar kembali menelaah keputusannya, untuk memastikan relokasi ini tidak mengorbankan masyarakat setempat di Maewo, akibat keamanan pangan dan keharusan untuk menerima sekitar 2.000 orang Ambae di pulau mereka.

Konflik sosial dapat terjadi ketika dua kelompok etnis yang berbeda hidup bersama dalam satu masyarakat. Konflik seperti ini bisa timbul karena perilaku manusia, dan ketika ada tekanan yang besar terkait keterbatasan dan pembagian lahan dan sumber daya, yang dimiliki oleh warga permanen.

Jika kelangkaan sumber daya semakin genting, kelompok etnis yang tidak memiliki lahan dapat menjadi korban paling rentan, dan dalam hal ini, komunitas rentan itu adalah pengungsi Ambae di Pulau Maewo.

Hanya dalam waktu kurang dari dua saja bulan tanda-tanda gesekan antarkomunitas mulai terlihat.

Insiden yang terjadi baru-baru ini di salah satu komunitas di Maewo adalah contoh penting dari konflik ini, dan menandai awal yang buruk. Para pemuda dari komunitas lokal menantang komunitas Ambae, memaki-maki dan mengancam mereka agar tidak menggunakan lahan mereka untuk menanam benih sayuran.

Walaupun terungkap belakangan bahwa alkohol dikatakan mempengaruhi konfrontasi tersebut, perasaan amarah seperti itu umumnya sudah bertumbuh dan terpendam dalam hati nurani, jauh sebelum akhirnya terungkap melalui cara apa pun.

Kejadian-kejadian seperti ini diyakini akan terjadi berulang kali, karena komunitas yang menjadi tuan rumah mulai menyadari, bahwa berbagi lahan dan menyediakan rumah baru bagi para korban bencana itu, dapat membawa kerugian. Jika kejadian seperti ini terus menerus terjadi, maka ia akan berkembang menjadi persoalan yang lebih sulit, bagi komunitas yang menjadi tuan rumah.

Seorang kepada suku terkemuka Maewo baru-baru ini berkomentar, bahwa masyarakatnya telah menghabiskan terlalu banyak waktu, untuk memastikan kesejahteraan komunitas Ambae, tugas yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka melainkan Pemerintah Vanuatu.

Dia menekankan bahwa ini telah menghalangi mereka, dari melakukan pekerjaan sehari-hari seperti berkebun dan lain-lain.

Tentunya orang-orang yang mengambil mengambil keputusan untuk relokasi permanen, telah meramalkan konsekuensi negatif ini. Ketika masyarakat Maewo kewalahan dengan adanya komunitas Ambae di antara mereka, pihak yang telah mengambil keputusan itu malah bersantai di kursi mereka yang empuk, jauh dari tekanan-tekanan populasi semacam ini.

Faktor-faktor, seperti rasio dalam populasi, yang terlihat di beberapa komunitas, jumlah rakyat Ambae melebihi jumlah penduduk setempat dan menyebabkan tekanan pada lahan dan rumah, sumber makanan, sumber kayu bakar, privasi, polusi suara, pembuangan limbah, dll.

Keadaan seperti ini dapat memicu krisis dalam hubungan sosial seperti ketamakan dan kebencian dari penduduk setempat, yang sudah jelas merupakan elemen-elemen konflik yang biasanya terlahir dari pemukiman, di mana beberapa etnis hidup bersama.

Tentu saja, tidak ada yang bisa menyalahkan para pemuda itu, itu adalah rumah mereka. Mereka memperhitungkan risiko eksploitasi sumber daya komunitas berlebihan, oleh orang-orang pendatang.

Hal yang sama terjadi pada komunitas Israel di Mesir, dan di era yang lebih modern dan lokasi yang lebih dekat, pada komunitas Malaita vs Guadalcanal di Honiara, dua contoh itu adalah konflik serupa yang terjadi sebelumnya. Selama masyarakat Ambae tetap tinggal di Maewo, ada kemungkinan besar friksi yang sama akan terjadinya.

Pertanyaan mengenai apakah program adopsi keluarga akan mempermudah situasi ini, seperti yang dibicarakan oleh para pemimpin di suatu pertemuan di Luganville baru-baru ini, tentu saja, bukanlah solusi yang konstruktif.

Prinsip-prinsip tradisional dari adopsi adalah: untuk mempertahankan warisan tanah adat, untuk mengisi kesenjangan dalam keluarga, dan memastikan garis keluarga turun temurun.

Adopsi seperti itu, di mana satu keluarga mengadopsi keluarga lainnya, ditentukan oleh kapasitas sumber daya (terutama tanah) yang dimiliki keluarga itu. Bagi satu keluarga Maewo (dengan lima anggota keluarga), untuk mengadopsi sepuluh keluarga Ambae (50 anggota keluarga) di Vanuatu yang modern, hal ini tidak realistis dan hanya bisa dilakukan di dalam mimpi.

Dengan model adopsi seperti itu, masa depan anak-anak Ambae tidak terjamin, bahkan skenario yang lebih buruk bisa terjadi di masa depan, ketika para pemimpin yang terlibat dalam pengambilan keputusan saat ini meninggal dunia.

Para pembuat keputusan lalai untuk mempertimbangkan faktor-faktor semacam itu, atau mereka tidak tahu konsekuensi dari keputusan mereka.

Pendekatan ‘saya tidak peduli’ adalah fenomena yang umum, ketika pengambil keputusan tidak memiliki hubungan pribadi atau biologis, dengan objek dari keputusan mereka.

Terkait komunitas Ambae, komunitas Maewo tidak bisa terus menjadi tuan rumah mereka, karena ini akan membawa masalah dan beban besar bagi mereka. Pemerintah Vanuatu harusnya sudah tahu sekarang, bahwa pendekatan untuk menjadikan Pulau Maewo sebagai tuan rumah untuk masyarakat Ambae, tidak bisa lagi diterima dan bukanlah solusi jangka panjang untuk bencana Ambae.

Meskipun beberapa pemimpin masih mempertahankan pendekatan ini, sudah jelas tidak semua populasi Maewo mendukung pengaturan ini.

Jika pemerintah serius dalam menyediakan rumah kedua bagi mereka, maka sarana itu harus dibangun di lahan dengan perjanjian sewa, agar bisa menghindari situasi yang terjadi di Maewo saat ini. (Daily Post 14/9/2018)

loading...

Sebelumnya

Sektor pariwisata Pasifik optimis dengan kunjungan Pangeran Harry

Selanjutnya

PM Vanuatu: politik di Pasifik tidak stabil

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4954x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4351x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4130x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2554x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe