close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. ASN koruptor dipecat, Sekda Merauke: Kami bingung harus pake aturan mana
  • Jumat, 21 September 2018 — 15:19
  • 2321x views

ASN koruptor dipecat, Sekda Merauke: Kami bingung harus pake aturan mana

“Karena ada undang-undang yang mengisyaratkan bahwa ASN yang divonis penjara lima tahun ke atas baru dipecat. Namun ada juga mengatakan dua tahun divonis, tetap ikut dipecat. Pemerintah daerah bingung dan harus pake aturan mana. Jadi, perlu ada ketegasan kementerian soal berapa lama hukuman agar ASN koruptor dipecat,” katanya.
Sekda Merauke, Daniel Pauta, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Sekretaris Daerah (Sekda) Merauke, Daniel Pauta, menyatakan bingung terkait surat Kemendagri yang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap untuk diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat.

“Karena ada undang-undang yang mengisyaratkan bahwa ASN yang divonis penjara lima tahun ke atas baru dipecat. Namun ada juga mengatakan dua tahun divonis, tetap ikut dipecat. Pemerintah daerah bingung dan harus pake aturan mana. Jadi, perlu ada ketegasan kementerian soal berapa lama hukuman agar ASN koruptor dipecat,” katanya, kepada Jubi, Jumat (21/9/2018).

Dikatakan Pauta, dari pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, terdapat delapan orang ASN di lingkungan pemerintah setempat yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Memang kami sudah menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait ASN koruptor,” ujarnya.

Dari pendataan yang dilakukan, demikian Pauta, terdapat delapan ASN di lingkungan Pemkab Merauke yang melakukan korupsi. Dari jumlah tersebut, satu telah meninggal dunia.

Tersisa tujuh orang. Jumlah tersebut, satunya yakni pejabat Eselon II, telah pensiun. Tersisa enam orang, dua masih dalam persidangan dan lainnya sedang menjalani hukuman.

Jadi, lanjut Sekda Pauta, ASN aktif sekitar enam orang. Dengan demikian, nama-nama mereka akan dikirim ke kementerian agar ditindaklanjuti sesuai keputusan Mendagri.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Moses Kaibu, yang dimintai komentarnya mengatakan pihaknya mendukunglangkah pemerintah agar dilakukan pendataan terhadap ASN yang melakukan korupsi.

“Ya, saya kira langkah tepat dari Mendagri mengambil tindakan tegas  memecat ASN yang melakukan korupsi,” ungkapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Direktur CV Marlon Putra ancam akan bongkar pagar Gedung Negara Merauke

Selanjutnya

Tuntut ganti rugi tanah Bandara Mopah, 1.000 masyarakat Marind "serbu" kantor DPRD

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4949x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4333x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4078x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2536x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2482x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe