Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. KPK bentuk KAD Anti Korupsi di Papua Barat
  • Jumat, 21 September 2018 — 16:58
  • 1246x views

KPK bentuk KAD Anti Korupsi di Papua Barat

Komite Advokasi Daerah (KAD) dibentuk sebagai forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha. Dalam forum tersebut kedua belah pihak dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis yang berintegritas.
Komisioner KPK, Laode M. Syarif, dalam sebuah kunjungan kerja ke Manokwari untuk pembentuk KAD Anti Korupsi di Papua Barat - Jubi/Hans Arnold Kapisa
Hans Kapisa
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Selasa, 16 Oktober 2018 | 14:40 WP
Features |
Senin, 15 Oktober 2018 | 06:14 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 21:06 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi – Guna mengakselerasi pencegahan korupsi, khususnya di sektor bisnis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di Provinsi Papua Barat. Komite tersebut dibentuk sebagai forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha. Dalam forum tersebut kedua belah pihak dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis yang berintegritas.

Sehari sebelum pembentukan KAD, KPK berdialog dengan berbagai perwakilan usaha dari unsur Kadin Papua Barat, AKLI, Gapensi, Gapeknas, Ardin, Askumindo, AKMI, Asttatindo, Gapeksindo, dan Apindo, dengan melibatkan akademisi dari Universitas Papua dan STIH Manokwari. Dari hasil focus group discussion itu disampaikan beberapa kendala dari pelaku bisnis. 

Beberapa kendala tersebut di antaranya adalah proses pelelangan proyek yang dirasakan tidak sesuai regulasi dan kurang transparan. Indikasi yang ditemukan antara lain, tidak diindahkannya beberapa regulasi di bidang konstruksi seperti kategorisasi pelelangan dan persyaratan penyedia jasa. Selain itu, Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) yang digunakan dalam pengadaan jasa bukan versi yang terbaru. Pelaku usaha juga mengeluhkan mengenai adanya indikasi benturan kepentingan dalam proses pengadaan.

Dari sisi perizinan, dirasakan adanya perbaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hanya saja, masih ditemui kendala pada proses penerbitan rekomendasi izin dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam bidang pertanahan yang menghambat pelaku usaha.

Pelaku usaha selain mengharapkan perbaikan, dari sisi pemerintah juga diharapkan meningkatkan pemahamannya mengenai tindak pidana korupsi, seperti klasifikasi korupsi, gratifikasi, penyuapan, dan tindak pidana korupsi korporasi. Dengan demikian perbaikan terjadi dari kedua belah pihak.

“Kami harap, forum komunikasi ini menjadi solusi peningkatan kemudahan usaha, tentu saja dengan tetap memperhatikan kepatuhan hukum yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Komisioner KPK, Laode M.Syarif, pada kegiatan pembentukan KAD di Manokwari, Kamis (20/9/2018).

Dijelaskan M.Syarif, pembentukan KAD Anti Korupsi yang digagas KPK ini  tidak hanya dibentuk di tingkat daerah  tapi juga tingkat nasional. Sebagai permulaan sejak tahun 2017, ada lima sektor yang digarap di tingkat nasional yaitu minyak dan gas, pangan, infrastruktur, kesehatan, dan kehutanan.

“Di tingkat nasional, komite advokasi ini dibentuk pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dengan melibatkan asosiasi usaha dan kementerian/lembaga terkait. Di tingkat daerah, komite ini dibentuk berdasarkan geografis dengan melibatkan Kadin dan regulator daerah. Papua Barat menjadi provinsi ke-30 yang membentuk forum komunikasi ini,” ujarnya.

Gagasan pembentukan komite ini berdasarkan pengalaman KPK bahwa 80 persen penindakan yang ditangani KPK melibatkan para pelaku usaha dan sektor publik/instansi pemerintah.  Umumnya, modus yang dilakukan berupa pemberian hadiah atau gratifikasi dan tindak pidana suap dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara, seperti dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Dikutip dari Antara, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengatakan pencanangan provinsi konservasi bagian upaya untuk memastikan agar pengelolaan dan pemanfaatan SDA lebih hati-hati dengan mempertimbangkan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

"Kalau ada oknum pelaku illegal logging artinya mereka tidak memiliki izin dari pemerintah setempat. Mereka seenaknya mengeksploitasi SDA dan masyarakat tidak dapat hasilnya," tuturnya.

Pemrov Papua Barat tidak akan diam menyikapi setiap pelanggaran dalam pengelolaan SDA. Sebaliknya iapun mengimbau masyarakat melaporkan jika menemukan pelanggaran.

Berdasarkan data KPK, hingga Mei 2018 pihak swasta tercatat sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak kedua yaitu sejumlah 198 orang. Pelaku terbanyak adalah anggota DPRD sejumlah 205 orang. Korporasi yang sudah menjadi tersangka dan dalam proses penanganan KPK berjumlah empat korporasi. (*)

loading...

Sebelumnya

Dugaan eksploitasi hak adat suku besar Mpur, ini jawaban Bupati Tambrauw 

Selanjutnya

Pangdam Kasuari: Anggaran pemerintah tidak terkuras jika pemilu aman

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4817x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4207x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3831x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3424x views
Polhukam |— Sabtu, 06 Oktober 2018 WP | 3297x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe