close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Ini pernyataan Amnesty internasional dan Yayasan Pusaka terkait kematian Yudas Gebze
  • Jumat, 21 September 2018 — 19:58
  • 1940x views

Ini pernyataan Amnesty internasional dan Yayasan Pusaka terkait kematian Yudas Gebze

Keluarga Yudas Gebze keberatan dengan keterangan versi polisi setelah melihat sendiri jenazah Yudas. Menurut keluarga, ada beberapa luka di kepala, tangan, paha dan punggung korban akibat penyiksaan oleh aparat keamanan.
Ilustrasi. Pixabay.com/Jubi
David Sobolim
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jakarta, Jubi- Pihak berwenang Indonesia harus segera melakukan penyelidikan yang cepat, independen, tidak memihak dan efektif atas dugaan penyiksaan menyebabkan kematian Yudas Gebze di Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Demikian bunyi pernyataan publik dari Amnesti Internasional bersama Yayasan Pusaka yang diterima Jubi pada Jumat ( 21/9/2018).

Pernyataan itu menyebut , orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut harus dituntut ke pengadilan sipil, dengan proses yang memenuhi standar pengadilan internasional yang adil, dan tanpa menggunakan hukuman mati.

Pada 13 September 2018, polisi lokal dari Kabupaten Merauke berusaha menangkap Yudas Gebze, yang dicurigai memotong tangan kanan seorang lelaki dengan parang.

Yudas disebut melarikan diri dan dalam pengejaran, polisi mengatakan bahwa Yudas Gebze tertangkap setelah dia menginjak pecahan kaca dan terluka kakinya.

Namun, pendapat berbeda diberikan oleh organisasi hak asasi manusia setempat yang melaporkan bahwa polisi secara fatal memukuli Yudas berulang kali.

Selanjutnya, polisi membawa Yudas ke klinik kesehatan setempat di kecamatan Ilwayab, tetapi keluarga Yudas menceritakan bahwa mereka dicegah oleh polisi untuk mengunjunginya.

Bantuan medis bersama dengan polisi setempat kemudian memindahkan Yudas ke rumah sakit umum di kota Merauke.

Selanjutnya, pada 14 September 2018, para dokter di rumah sakit itu mengkonfirmasi kematian Yudas.

Sehari setelahnya, tepatnya pada tanggal 15 September 2018 jasad Yudas Gebze dibawa ke keluarganya dan kemudian Kepala Kepolisian Merauke mengumumkan kepada media bahwa kematiannya disebabkan oleh cedera kaki akibat menginjak pecahan kaca.

Polisi menyangkal melakukan kekerasan terhadap Yudas. Keluarga Yudas Gebze keberatan dengan keterangan versi polisi setelah melihat sendiri jenazah Yudas. Menurut keluarga, ada beberapa luka di kepala, tangan, paha dan punggung korban akibat penyiksaan oleh aparat keamanan.

“Mengingat ditemukannya fakta-fakta seperti dijelaskan di atas, serta beberapa foto jenazah Yudas Gebze yang beredar di internet menunjukkan beberapa luka terbuka di kepala Yudas, Amnesty International berpendapat bahwa Yudas Gebze mungkin telah menjadi korban penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum (Unlawful Killing)” kata Papang Hidayat dari Amnesti International.

Otopsi ke tubuh Yudas telah dilakukan oleh polisi pada 18 September 2018 seperti yang diminta oleh keluarganya. Namun, autopsi dilakukan oleh dokter dari Tim Forensik Biddokes Polda Papua di rumah sakit umum Merauke yang juga diamati oleh anggota keluarga korban, tetapi tanpa kehadiran ahli forensik independen.

Setelah autopsi, dokter mengatakan bahwa penyebab kematian Yudas adalah serangan jantung dan tidak ditemukan luka fatal di tubuhnya.

Amnesty International Indonesia dan Yayasan Pusaka, sebuah LSM Indonesia yang bekerja untuk hak-hak masyarakat adat, meragukan independensi atas otopsi yang dilakukan tim forensik polisi. Tim yang melakukan penangkapan Yudas juga tidak jelas.

Tanpa kehadiran ahli forensik independen, otopsi akan melanggar persyaratan ketidakberpihakan berdasarkan Konvensi PBB tentang “Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan”.

Pasal 12 dan 13 dari UNCAT menyatakan bahwa “Setiap Negara Pihak harus memastikan bahwa pejabat yang berwenang harus melanjutkan penyelidikan yang cepat dan tidak memihak, di mana pun ditemukan ada indikasi yang masuk akal mengenai tindakan penyiksaan yang telah dilakukan di bawah yurisdiksinya” dan “Setiap Negara Pihak harus memastikan bahwa setiap individu yang merasa telah mengalami penyiksaan di suatu wilayah di bawah yurisdiksinya memiliki hak untuk melaporkan, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh otoritas yang kompeten. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa pengadu dan saksi terlindungi dari semua perlakuan buruk maupun intimidasi sebagai konsekuensi dari pengaduannya atau bukti yang diberikan.”

Dugaan penyiksaan dan tindakan perlakuan sewenang-wenang lainnya jarang diselidiki secara independen dan transparan di Indonesia, terkhusus di provinsi Papua.

“Meskipun ada beberapa pelaku yang telah dituntut, tapi lebih banyak lagi individu yang tak tersentuh hukum akibat dari tindakan tersebut. “ kata direktur Yayasan Pusaka, Franky Samparante.

Lebih lanjut, penyiksaan bukanlah pelanggaran pidana khusus di bawah KUHP Indonesia.

Namun demikian, Konvensi PBB menentang adanya “Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat”, di mana Indonesia adalah negara pihak. Secara hukum, pihak berwenang berkewajiban untuk menyelidiki semua keluhan dan laporan penyiksaan dan membawa pelaku ke pengadilan, di samping memberikan reparasi kepada korban.

Kasus Yudas ini jadi pengingat, bahwa penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh aparat penegak hukum di Papua masih lazim digunakan.

Amnesty International Indonesia dan Yayasan Pusaka menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk segera melakukan penyelidikan yang independen, tidak memihak dan efektif atas kematian Yudas Gebze, serta menerapkan “Pedoman Investigasi Efektif dan Dokumentasi Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan “ (Protokol Istanbul).

Negara harus memastikan bahwa siapapun yang dianggap memiliki cukup bukti yang dapat diterima akibat keterlibatan mereka dalam penyiksaan Yudas Gebze, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam proses persidangan di depan pengadilan sipil independen, yang sesuai dengan ketentuan internasional.

Standar persidangan juga harus menjunjung nilai keadilan dan tidak memaksakan hukum mati.

Penyelidikan, dan penuntutan apa pun, tidak boleh terbatas pada pelaku langsung, namun juga melihat apakah ada keterlibatan dari atasan mereka, terlepas dari pangkat mereka. Mekanisme akuntabilitas internal yang dilakukan oleh polisi atau militer tidak boleh dibatasi untuk hukuman disipliner saja, tetapi, setiap kejahatan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia oleh pejabat perlu dirujuk ke Jaksa Penuntut Umum.

Amnesty International Indonesia dan Yayasan Pusaka  mendesak parlemen Indonesia untuk memerangi penyiksaan dan penganiayaan dengan mengubah KUHP yang ada atau mengeluarkan undang-undang baru untuk mengkriminalisasi pelaku penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, sesuai dengan Konvensi PBB maupun perjanjian internasional lainnya yang relevan.

Amnesty International Indonesia dan Yayasan Pusaka percaya bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya masih sering digunakan oleh pasukan keamanan terhadap warga sipil di wilayah Papua.

Investigasi sebelumnya terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat – termasuk pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan, dan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya - selalu ditunda, dibatalkan, atau temuan mereka disembunyikan, mendorong pelaku melakukan lebih banyak lagi

pelanggaran hak asasi manusia dan meninggalkan korban dan keluarga mereka tanpa akses terhadap kebenaran, keadilan, dan reparasi.

Selama dua dekade sejak reformasi 1998 dimulai, Amnesty International Indonesia terus menerima laporan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di provinsi Papua dan Papua Barat.

Amnesty International Indonesia telah mencatat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua antara Januari 2010 danFebruari 2018, yang mengakibatkan kematian 95 orang.

Dari 69 insiden yang didokumentasikan, tidak ada yang menjadi subyek investigasi kriminal oleh lembaga independen, karena semua investigasi dilakukan secara internal oleh pihak keamanan yang anggotanya diduga melakukan pembunuhan.

Dalam 25 kasus tidak ada investigasi sama sekali, bahkan tidak ada pemeriksaan internal. Dalam 26 kasus, polisi atau militer mengklaim telah melakukan investigasi internal, walaupun mereka tidak melaporkan hasilnya kepada publik.

Hanya ada delapan kasus yang memiliki pertanggungjawaban atas kematian para korban.  Sebagian besar keluarga korban pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka masih ingin melihat para pelaku diproses ke persidangan di pengadilan. (*)


 

loading...

Sebelumnya

DPW PAN Papua pastikan tak berkhianat dalam Pilpres 

Selanjutnya

Merasa dirugikan, penghuni Rusunawa minta ULMWP pindah lokasi aksi damai

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4922x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4269x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2494x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2439x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe