Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Soal dana hearing, Ketua DPRD: Kenapa harus diributkan
  • Minggu, 23 September 2018 — 15:47
  • 867x views

Soal dana hearing, Ketua DPRD: Kenapa harus diributkan

“Kenapa harus diributkan? Kan dasar hukumnya juga sangat jelas. Lagi pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak mempersoalkan,” ujar Sirfefa, kepada Jubi, Sabtu (22/09/2018).
Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa, berikan keterangan pers – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Selasa, 16 Oktober 2018 | 14:40 WP
Features |
Senin, 15 Oktober 2018 | 06:14 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 21:06 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa, angkat bicara setelah polemik tentang dana hearing yang diterima pimpinan dan anggota dewan yang nilainya dinilai fantastis, berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta tiap bulan.

“Kenapa harus diributkan? Kan dasar hukumnya juga sangat jelas. Lagi pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak mempersoalkan,” ujar Sirfefa, kepada Jubi, Sabtu (22/09/2018).

Dikatakan, dana yang dialokasikan tersebut, selain hearing juga melakukan kunjungan ke kampung-kampung untuk dialog bersama masyarakat mendengar berbagai keluhan yang disampaikan.

“Bagi saya dana yang dikucurkan itu tidak fantastis. Lalu secara berjenjang telah didiskusikan dan disepakati dan memiliki dasar hukum sangat jelas,” ungkapnya.

Jadi, lanjut Sirfefa, rujukan aturan sangat jelas, sehingga digunakan sebagai dasar penganggaran dana bagi 30 anggota DPRD Merauke.

“Bagi saya, uang yang diterima juga nilainya tidak fantastis. Lalu pemanfaatanya jelas untuk kepentingan masyarakat di kampung-kampung,” katanya.

Sirfefa menolak dilakukan klarifikasi di media.

“Ya, kalau pihak-pihak yang merasa tidak puas, silakan datang di Kantor DPRD Merauke untuk kita duduk membahas secara bersama-sama. Sekaligus dewan menjelaskan alur penggunaan dana dimaksud,” ujarnya.

Seorang intelektual Marind, Harry Ndiken, menegaskan dana yang diterima 30 anggota DPRD Merauke lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi sekaligus berfoya-foya keluar daerah.

“Memang nilai uang yang diterima setiap anggota dewan sangat fantastis dan tidak masuk akal,” tegasnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Sekda Merauke: Pembangunan pagar GN memang tak dianggarkan

Selanjutnya

Polisi kembali amankan puluhan botol milo

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4817x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4208x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3842x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3424x views
Polhukam |— Sabtu, 06 Oktober 2018 WP | 3299x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe