close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Revisi Perda Miras di Jayawijaya akan perberat sanksi
  • Selasa, 23 September 2018 — 17:02
  • 135x views

Revisi Perda Miras di Jayawijaya akan perberat sanksi

Revisi Perda itu memperberat hukuman bagi produsen dan pengedar
Illustrasi ratusan botol minuman beralkohol yang diamankan
Islami Adisubrata
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Wamena, Jubi – Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jayawijaya menyebutkan jika revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan peredaran minuman keras (Miras) di Jayawijaya telah disahkan.

Hal itu telah disidangkan dan diketuk palu penetapan oleh DPRD sejak 2017 dengan revisi Perda nomor 12/2017 dari Perda sebelumnya nomor 3/2009.

“2017 lalu Perda Miras ini sudah diketuk revisinya, salah satu yang ditekankan di situ ialah memperberat hukuman atau sanksi,” kata Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jayawijaya di Wamena, Reynold Bukorsyom kepada wartawan, Sabtu (23/9/2018).

Katanya, revisi Perda itu memperberat hukuman bagi produsen dan pengedar yaitu denda Rp500 juta dan dipulangkan ke daerah asalnya.

Sedangkan bagi yang mengkonsumsi, polisi yang akan memprosesnya sehingga tidak lagi tindak pidana ringan (tipiring) sebagai hukumannya, dimana hal itu ada pasal yang mengatur tentang yang memproduksi, pengedar dan yang mengkonsumsi.

“Sebenarnya prinsip pembuatan Perda itu dendanya tidak boleh lebih dari Rp50 juta, tetapi karena di provinsi juga ada Perda Miras yang mengatur tentang denda di atas Rp50 juta, sehingga kita menerapkan itu sesuai dengan radiogram gubernur yang memerintahkan kepada seluruh daerah di provinsi untuk membuat Perda pelarangan peredaran Miras, sehingga kita gunakan hukuman maksimal denda Rp500 juta dan dipulangkan ke daerah asalnya,” ujar dia.

Setelah revisi ini resmi jadi Perda kembali, maka tinggal bagaimana eksekusi oleh satpol PP dan kepolisian. Pasalnya, untuk penerapannya DPRD tidak ada dana sosialisasi tentang ini. Pos sosialisasi itu ada di pihak eksekutif sehingga mereka yang harus melakukan sosialisasi atau eksekutornya.

“Sekarang tergantung pemerintah daerah untuk menegakkan Perda yang sudah ditetapkan bersama ini,” katanya.

Sementara Sekretaris Daerah, Yohanes Walilo mengaku jika revisi Perda ini masih perlu perbaikan sehingga masih dilakukan pembahasan bersama pemerintah Provinsi Papua.

“Masih ada perbaikan sedikit, setelah itu kita harus bahas di provinsi lagi, setelah itu baru kita bisa kembali membahas bersama kejaksaan dan kepolisian terkait dengan sanksi,” kata Walilo. (*)




 

loading...

Sebelumnya

Kemana dana bantuan pendidikan mahasiswa Yahukimo raib?

Selanjutnya

Uskup Laba Ladjar tahbiskan imam ketujuh asli Baliem

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4922x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4269x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2494x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2439x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe