Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Rumah di atas laut wajib punya sertifikat 
  • Senin, 24 September 2018 — 16:06
  • 544x views

Rumah di atas laut wajib punya sertifikat 

Rumah-rumah yang berdiri di atas laut harus menjadi catatan penting BPN Papua, untuk memetakan dan membuat sertifikat
Sekretaris daerah Papua, Hery Dosinaen saat menyerahkan sertifikat ke salah satu warga kota jayapura di Peringatan Hari Agraria 2018 - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Selasa, 16 Oktober 2018 | 14:40 WP
Features |
Senin, 15 Oktober 2018 | 06:14 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 21:06 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Mulai tahun ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua akan memberlakukan wajib sertifikat kepemilikan yang legal untuk seluruh rumah, baik yang dibangun di atas tanah (daratan) maupun laut.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan di Papua masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk membuat sertifikat, sehingga perlu ada sosialisasi dan juga kerja keras dari BPN.

"Rumah-rumah yang berdiri di atas laut harus menjadi catatan penting BPN Papua, untuk memetakan dan membuat sertifikat," kata Hery usai menghadiri peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, di Jayapura, Senin (24/9/2018).

Dalam upaya meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia, ujar ia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah meluncurkan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (GISTARU) yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di setiap daerah.

"Kami harap dengan terbukanya akses, kesadaran masyarakat akan meningkat dan selanjutnya berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pengawasan implementasinya," ujarnya.

Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Provinsi Papua Arius Yambe mengatakan sejauh ini masyarakat ingin mengurus sertifikat tanahnya, hanya saja masih terkendala tanah adat atau ulayat.

Namun kendala itu perlahan teratasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yakni mendatangi masyarakat hingga ke kampung-kampung diseluruh Tanah Papua.

"Jadi ada kesan di masyarakat, selama ini membuat sertifikat tanah itu mahal, sulit, prosedur tak jelas dan lain-lain. Tapi melalui pendekatan, sosialisasi dan bicara dari hati ke hati, maka target 50.000 bidang bisa mendekati penyelesaian sekitar 85 persen hingga 2018 ini,” kata Yambe.

Sementara dalam rangka mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan aset tanah dan penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat, pemerintah telah mencanangkan Program Reforma Agraria.

“Harapannya tentu dengan terdaftarnya seluruh bidang tanah melalui PTSL dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari,” ujarnya. (*)




 

loading...

Sebelumnya

Ada yang ingin buka industri perkebunan kopi di Papua

Selanjutnya

Lantik dua kepala daerah, Enembe imbau lanjutkan pembangunan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4817x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4207x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3831x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3424x views
Polhukam |— Sabtu, 06 Oktober 2018 WP | 3297x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe