close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Bupati Merauke: Pelayanan prima, tidak ada pungutan dan sogokan
  • Senin, 24 September 2018 — 19:08
  • 706x views

Bupati Merauke: Pelayanan prima, tidak ada pungutan dan sogokan

Kepada sejumlah wartawan, Bupati Freddy, menjelaskan pelayanan prima itu tidak lain tak menerima pungutan maupun sogokan dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan publik.
Foto bersama Bupati Merauke, Frederikus Gebze, bersama Kapolres, AKBP Bahara Marpaung serta pejabat – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Hari ini, Senin (24/9/2018), Pemerintah Kabupaten Merauke me-launching program pelayanan prima oleh satuan kerja perangkap daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Merauke.

Launching layanan prima berlangsung dari Kantor Kepegawaian Daerah (BKD) Merauke. Selain Bupati Merauke, Frederikus Gebze, acara tersebut dihadiri Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bahara Marpaung, perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari), serta semua kepala dinas.

Kepada sejumlah wartawan, Bupati Freddy, menjelaskan pelayanan prima itu tidak lain tak menerima pungutan maupun sogokan dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan publik.

“Ini instruksi Bupati Merauke yang harus dilaksanakan oleh setiap SKPD dalam rangka pengurusan pelayanan publik, terutama kepada orang asli Papua,” ungkapnya.

Ditegaskan, jika pelayanan tidak berjalan baik, akan diserahkan kepada aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian menindaklanjuti dan mengambil peran lebih besar.

“Sekali lagi saya tegaskan pelayanan prima dilakukan dengan tidak meminta dan memberi sekaligus melakukan pungutan dari masyarakat sesuai ketentuan  perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Kapolres Merauke, AKBP Bahara Marpaung, mendukung kebijakan pemerintah agar pelayanan dari masing-masing SKPD kepada masyarakat, dilakukan dengan baik dan tepat.

“Saya kira ini menjadi perhatian bagi para pejabat di masing-masing SKPD dalam menjabarkan dan menerapkan kebijakan bupati,” ungkapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemkab Merauke menolak penerimaan CPNS secara online

Selanjutnya

Kepala Dishub Merauke: Ganti rugi tanah Bandara Mopah urusan pemerintah pusat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4954x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4351x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4130x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2554x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe