close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Batas wilayah adat, masalah sensitif yang harus diselesaikan
  • Senin, 24 September 2018 — 19:51
  • 949x views

Batas wilayah adat, masalah sensitif yang harus diselesaikan

Katanya, untuk itu Komisi I DPR Papua berupaya mendorong agar bersama pemerintah provinsi, kabupaten (kota), pihak adat, dan pihak terkait lainnya menyelesaikan batas wilayah adat yang bermasalah.
Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, pertahanan, masyarakat adat, hukum dan HAM, Yonas Nusi mengatakan, sengkarut batas wilayah adat (hak ulayat) di Papua merupakan masalah sensitif yang harus diselesaikan.

Katanya, untuk itu Komisi I DPR Papua berupaya mendorong agar bersama pemerintah provinsi, kabupaten (kota), pihak adat, dan pihak terkait lainnya menyelesaikan batas wilayah adat yang bermasalah.

"Ini agar tak ada sengketa antara suku termasuk dalam hal investasi. Kami menerima banyak aspirasi terkait masalah yang ditimbulkan inbvestor, misalnya perusahaan kayu yang area kerjanya sudah memasuki wilayah hak ulayat suku lain. Ini membuat masyatakat adat rugi," kata Nusi menjawab pertanyaan Jubi, Senin (24/9/2018).

Menurutnya, pemerintah daerah perlu merancang sebuah format bagaimana menentukan suatu batas wilayah adat (hak ulayat) dengan melibatkan suku terkait dan antropologi dari perguruan tinggi yang ada di Papua, semisal Universitas Cenderawasih (Uncen), karena hingga kini pihak terkait masih mengacu pada yang dulu dipakai saat zaman Belanda.

"Harus melakukan survei ulang dan kajian untuk mengetahui pasti batas suatu wilayah adat atau hak ulayat agar dalam pemetaan tidak terjadi konflik," ujarnya.

Katanya, jika batas wilayah adat dalam suatu kampung sudah jelas, pemerintah kampung dapat menghitung potensi kekayaan alam di wilayahnya. Namun, penetapan batas wilayah adat (hak ulayat) tidak dapat mengacu pada batas administrasi wilayah pemerintahan kabupaten (kota), karena ada wilayah adat suku di suatu kabupaten, batas wilayah adatnya berada di wilayah kabupaten lain.

"Kalau sudah batas wilayah adat atau hak ulayat sudah ditata, barulah batas wilayah pemerintahan. Batas wilayah pemerintahan tinggal mengikuti dokumen administrasi yang ada," ucapnya. 


Sementara Koordinator bidang pertanahan, hak ulayat masyarakat adat Mamta-Tabi, Agabus Kere mengatakan, Pemprov Papua perlu segera menyikapi sengkarut tapal batas wilayah pemerintah dan hak ulayat di Papua, yang hingga kini tak kunjung selesai, agar tidak terus menjadi masalah dari waktu ke waktu. 

"Pemerintah yang mestinya menentukan apakah yang diselesaikan terlebih dahulu adalah batas wilayah pemerintah atau adat," kata Agabus Kere kepada Jubi.

Namun katanya, sebelum melakukan pemetaan, pemerintah provinsi, kabupaten (kota), dan pihak terkait lainnya harus memahami seluk beluk batas ulayat dan wilayah pemerintahan (daerah), karena jika tak paham, pemetaan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. 

"Sejak 1969 hingga kini, masalah batas pemerintahan dan ulayat di Papua ini belum tuntas. Kini orang bicara hak. Namun yang harus dipahami dulu, mau dimulai dari mana. Kalau ini tak dipahami baik, tak akan terlaksana sampai kapan pun," ujarnya. (*) 
 

loading...

Sebelumnya

Di Jakarta rival, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan mesra di Papua

Selanjutnya

Anak Papua harus sekolah dan ikuti perkembangan TI

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4954x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4351x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4130x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2554x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe