Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. DPRD dan Pemkab Jayapura tanda tangani KUA PPAS
  • Jumat, 25 November 2016 — 08:14
  • 454x views

DPRD dan Pemkab Jayapura tanda tangani KUA PPAS

“Di dalam UU sudah jelas-jelas diterangkan bahwa bupati, wakil bupati dan wali kota, jika sedang mengambil cuti maka pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk melakukan penandatangan ini,” katanya.
Pelaksana Harian Bupati Jayapura, Yerry F. Dien dan Waket II DPRD Jayapura Kornelis Yanuaring ketika menandatangani KUA/PPAS – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Sentani, Jubi – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Jayapura menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam pembukaan sidang APBD 2017, Rabu (23/11/2016).

Penandatanganan KUA/PPAS ini bersamaan dengan pembukaan sidang APBD 2017. Sidang tersebut akan dilaksanakan hingga akhir November 2016.

Wakil Ketua II DPRD Jayapura, Kornelis Yanuaring kepada Jubi di Sentani, Kamis (24/11/2016) mengatakan KUA PPAS ini masuk ke dalam urusan negara, bukan urusan individu. Oleh karena itu, ketika seseorang menerima mandat dan tanggung jawab maka pejabat tersebut bisa melakukan atau menjalankannya.

“Di dalam UU sudah jelas-jelas diterangkan bahwa bupati, wakil bupati dan wali kota, jika sedang mengambil cuti maka pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk melakukan penandatangan ini,” katanya.

Pelaksana Harian Bupati Jayapura, Yerry F. Dien mengatakan setelah penandatanganan KUA PPAS dan pembukaan sidang APBD 2017, legislatif juga akan melakukan hearing dengan komisi-komisi, fraksi dan menjadi satu produk hukum di dalam peraturan daerah APBD .

“Usai itu kita akan usulkan ke provinsi untuk disetujui sebagai produk daerah. Eksekutif dan legislatif akan melakukan harmonisasi kedepan sehingga ketika memasuki bulan Januari 2017 program bisa dijalankan,” kata Ferry Dien. (*)

loading...

Sebelumnya

Guru honorer tetap mengacu pada dapodik

Selanjutnya

Digelar tiga hari, 16.000 pengunjung padati FBTTM di Tablanusu

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe