Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Harus ada gudang pangan lokal di Papua
  • Selasa, 25 September 2018 — 17:32
  • 786x views

Harus ada gudang pangan lokal di Papua

Dapat diwujudkan dalam penggandaan produk, akses modal demi terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berdikari dengan pangannya
Legislator Papua John N.R Gobay ketika berbincang-bincang dengan Pedagang Asli Papua - (Jubi/Hengky Yeimo).
Hengky Yeimo
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Selasa, 16 Oktober 2018 | 14:40 WP
Features |
Senin, 15 Oktober 2018 | 06:14 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 21:06 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Pangan lokal perlahan tersingkir lantaran dominasi pangan modern. Hal ini turut memengaruhi kualitas gizi orang Papua. Harus ada gudang penampung pangan lokal di Kota Jayapura agar bisa dibeli oleh Orang Asli Papua (OAP).

Legislator Papua John N.R Gobay mengatakan, pengembangan pangan lokal belum dilakukan secara baik dan menyeluruh oleh pemerintah daerah di Papua.

"Padahal untuk memenuhi kebutuhan serta memberikan pengembangan pangan lokal, dapat diwujudkan dalam penggandaan produk, akses modal demi terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berdikari dengan pangannya," kata John Kepada Jubi, Selasa (25/9/2018).

John mengatakan, untuk meningkatkan gizi sekaligus pengembangan pangan lokal dilakukan antara lain dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang perlindungan dan pengembangan pangan lokal dan pedagang masyarakat adat Papua.

"Pedagang Asli Papua mereka memerlukan, kemitraan usaha, artinya dalam pengembangan pangan lokal juga belum dapat dilakukan baik karena belum adanya mitra usaha, yang fokus menjadi mitra dari petani dan nelayan, baik itu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Masyarakat Adat atau Badan Usaha Milik Negara atau Swasta," katanya.

John mengatakan, untuk menampung hasil pangan lokal dan juga pangan olahan yang akan dijual agar petani tidak lagi harus berpikir tentang belum adanya pasar. Tetapi telah ada yang menampung pangan lokal mereka.

"Menurut saya bisa dilakukan dengan Pemerintah menetapkan BUMD atau SOLPAP sebagai mitra agar, ada pasar yang memungkinkan komoditi pangan lokal dan pangan olahan dari pangan lokal dapat dibeli dan ditampung kemudian dijual atau terjual. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh petani dan nelayan serta pembudidaya pasar," katanya.

Lanjut John, bukan berarti bangunan dalam bentuk fisik. Tetapi pasar tradisional dan ada pihak yang siap membeli menampung pangan lokal dan pangan olahan.

"Sehingga petani dan pedagang tidak berlama-lama duduk di pasar atau berjualan di pinggir jalan untuk itu perlu ada gudang penampungan pangan lokal," katanya.

Lanjut John, Pasar Mama-Mama Papua di Kota Jayapura dapat dijadikan sebagai tempat menjual bagi petani dan pedagang papua yang menampung pangan lokal dan mitranya adalah BUMD atau SOLPAP.

"Untuk pangan olahan mama-mama ini perlu pendidikan dan pelatihan.

Dalam pengembangan pangan lokal permasalahan yang lain adalah belum adanya pendidikan dan pelatihan bagi petani dan nelayan dalam melakukan pengembangan pangan lokal, menjadi produk-produk olahan seperti, keripik, kue kue, dan sebagainya," katanya.

John mengatakan, Perlu juga ada kepastian usaha, Dalam rangka kepastian usaha. Pemerintah wajib membatasi raskin dan pemberian ijin sawit. Pemerintah wajib menentukan harga pangan lokal yang dibeli oleh pemerintah lewat BUMD atau SOLPAP harganya adalah menguntungkan masyarakat.

"Pemerintah juga harus mengatur bahwa yang boleh menjual pangan lokal seperti; sagu, ubi, keladi, pinang dan sayur hanya dijual oleh OAP serta melarang pedagang keliling yang menggunakan motor, mobil dri jalan ke jalan serta kompleks- kompleks," katanya.

Ketua Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) Frengky Warer mendukung ide itu.

"Saya harap pemerintah daerah wajib melakukan hal ini agar hasil bumi milik pedagang asli Papua terakomodir dan mereka bisa mandiri secara ekonomi," katanya.

loading...

Sebelumnya

Pertamina temu jurnalis empat provinsi

Selanjutnya

Sebanyak 1.300 buku Tutari akan dibagikan ke pelajar Jayapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4817x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4207x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3831x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3424x views
Polhukam |— Sabtu, 06 Oktober 2018 WP | 3297x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe