Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Tidak jujur, USTKE blok referendum Kaledonia Baru
  • Rabu, 26 September 2018 — 09:39
  • 822x views

Tidak jujur, USTKE blok referendum Kaledonia Baru

Bagi banyak orang Kanak, referendum kemerdekaan yang akan datang adalah kesempatan untuk merebut kembali kekuasaan atas Kaledonia Baru,
Unjuk rasa oleh serikat USTKE Kaledonia Baru, untuk menuntut agar semua orang Kanak ditambahkan ke daftar pemilih. - RNZI
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Selasa, 16 Oktober 2018 | 14:40 WP
Features |
Senin, 15 Oktober 2018 | 06:14 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 21:06 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Michael Andrew

Menjelang referendum kemerdekaan Kaledonia Baru 4 November mendatang, baik kelompok pro-merdeka maupun yang anti, mulai meningkatkan kampanye mereka. Namun, seperti yang dilaporkan Michael Andrew, beberapa kelompok memilih untuk tidak berpartisipasi dengan alasan bahwa referendum itu ‘tidak adil dan tidak jujur’.

Bagi banyak orang Kanak, referendum kemerdekaan yang akan datang adalah kesempatan untuk merebut kembali kekuasaan atas Kaledonia Baru, atau ‘Kanaky’, dan mendirikan negara baru yang independen di Pasifik.

Tetapi, untuk organisasi buruh pro-kemerdekaan persatuan Kanak dan pekerja, Union of Kanak and Exploited Workers atau USTKE, referendum 4 November itu tidak demokratis dan tidak layal diperlakukan sebagai peristiwa penting.

Dalam kunjungannya ke Selandia Baru pekan ini, Leonard Wahmetu, Sekretaris Jenderal dari divisi tambang dan perlogaman dalam USTKE mengatakan, bahwa organisasinya dan lengan politiknya, Partai Buruh, tidak akan berpartisipasi dalam referendum karena plebisit itu telah disusun agar Kaledonia tetap berada di bawah Prancis.

Mengacu pada era sebelum persetujuan Matignon tahun 1988 - langkah paling awal dalam janji Prancis untuk akhirnya memberikan kedaulatan bagi Kanak - Wahmetu menegaskan bahwa demografi tanah Kanaky telah berubah signifikan, sejak Pemerintah Prancis mendorong imigrasi massal dari daratan Prancis, mengenyahkan mayoritas suara Kanak di referendum yang menyusulnya.

Meskipun partisipasi dalam pemungutan suara pada 4 November itu tidak melibatkan seorang pun yang datang, untuk tinggal di wilayah itu setelah tahun 1998, Wahmetu berpendapat bahwa kredibilitas referendum telah ternoda akibat peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut.

“Pemungutan suara itu tidak tulus, itu tidak jujur, itu tidak benar,” tambahnya.

Perbedaan persepsi tentang daftar pemilih

Daftar pemilih untuk referendum juga telah disorot, USTKE dan partai-partai pro-kemerdekaan lainnya yang mengklaim banyak orang Kanak yang tidak dimasukkan.

Menurut laporan RNZ Pacific, kelompok pro-kemerdekaan merasa semua masyarakat Kanak harus otomatis dimasukkan dalam daftar pemilih, namun undang-undang pemilihan menyatakan bahwa setiap pemilih harus mendaftar diri agar bisa memberikan suara.

Wahmetu berpendapat bahwa proses administrasi yang kurang jelas dan rumit itu, mempersulit pendaftaran bagi orang Kanak, banyak di antara mereka tidak dapat memiliki dokumen untuk membuktikan kelayakan mereka.

Menurut seorang akademisi dan jurnalis Australia, Dr Lee Duffield, peneliti di Pacific Media Center, kurangnya pengetahuan mengenai proses demokrasi Barat ini, mungkin menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang Kanak merasa referendum itu bergerak melawan mereka.

“Partai konservatif Prancis dan berbagai pendukung kepentingan Caldoche (julukan yang diberikan kepada penduduk Eropa di Kaledonia Baru) adalah kelompok yang paling gigih, dengan berbagai negosiasi persuasif, lobi, kampanye dan iklan. Sistem orang Kanak itu lebih berbasis komunitas dan tidak begitu sejalan dengan politik modern,” jelasnya.

Namun, Duffield menekankan bahwa Pemerintah Prancis telah memastikan akses untuk pendaftaran sangat terbuka bagi orang Kanak, mengutip contoh di mana seorang Kanak yang sudah lama tinggal di luar negeri diizinkan untuk mendaftar.

Terlepas dari penolakannya, USTKE adalah kelompok pro-kemerdekaan yang gigih berjuang untuk hak-hak pekerja Kanak sejak awal 1980-an, ketika ia masih tergabung sebagai komponen kunci dalam Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (Kanak and Socialist National Liberation Front; FLNKS).

Aksi protes tahun 1980-an

Selama periode itu, sentimen anti-kolonial sangat tinggi di kalangan masyarakat Kanak, terutama karena kebijakan tangan besi Prancis yang memberlakukan tindakan militer, dan tidak segan-segan untuk membunuh demi menekan gerakan pro-kemerdekaan. Sebagai tanggapan, protes penuh kekerasan sering terjadi.

Setelah tragedi 1988 di Pulau Ouvéa di mana 19 anggota milisi FLNKS tewas setelah menyandera sekelompok polisi, Pemerintah Prancis terpaksa mulai mempertimbangkan secara serius perjuangan Kanak untuk kemerdekaan, negosiasi Pejanjian Matignon pun tercetus. Setelah penandatangannya dengan FLNKS, USTKE berpisah dari FLNKS.

USTKE meneruskan kampanyenya untuk hak-hak pekerja Kanak bersama Confederation of Labour Konfederasi Buruh (CGT), serikat pekerja terbesar di Prancis.

Meskipun CGT mendukung gerakan pro-kemerdekaan, CGT tetap menghormati keputusan USTKE untuk tidak berpartisipasi dalam referendum.

Direktur Asia Pasifik di Departemen Internasional CGT, Sylvain Goldstein, menjelaskan bahwa terlepas dari referendum, tujuan dari USTKE bukan untuk mengusir Prancis, melainkan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.

“(Mereka) tidak ada keinginan untuk mengakhiri hubungan (Kaledonia Baru) dengan Prancis, tidak sama sekali. Tujuan mereka berfokus untuk menyeimbangkan kembali hak-hak mereka, dan mempertimbangkan semua hal yang perlu dipertimbangkan, untuk memperbaiki kondisi dan semakin terbuka dengan tetangga-tetangga Pasifik-nya,” kata Goldstein.

Untuk USTKE, kondisi yang lebih baik juga akan mencakup perwakilan yang lebih adil dan kesempatan kerja bagi orang Kanak, terutama di industri pertambangan nikel yang menguntungkan.

Janji-janji yang tidak dipenuhi

Meskipun industri pertambangan nikel Kaledonia Baru adalah salah satu yang paling besar di dunia, orang Kanak terbatas keterwakilannya; sesuatu yang menurut Leonard Wahmetu, bertentangan dengan janji-janji yang diuraikan dalam Matignon Accord.

“Sudah ada kesepakatan bahwa akan ada lebih banyak orang Kanak yang dilatih, untuk meningkatkan tanggung jawab mereka. Sekarang ini, hanya ada 50 orang yang terlibat dalam industri penambangan karena mereka memberikan pelatihan kepada orang-orang dari daratan Prancis,” katanya.

Namun, bahkan jika orang Kanak memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan, seringkali itu saja tidak cukup untuk menjamin pekerjaan dalam industri yang, menurut Wahmetu, dipenuhi dengan diskriminasi.

Perlindungan lingkungan juga adalah tujuan utama lain USTKE, yang ingin memastikan perusahaan-perusahaan tambang dan multinasional lainnya bertanggung jawab, atas dampak negatif dari operasinya terhadap sumber daya alam Kanaky.

Menurut Sylvain Goldstein, ekspansi ilegal perusahaan tambang dapat membahayakan lingkungan, yang pernah menghasilkan konflik dengan suku-suku Kanak yang memiliki kewajiban untuk melindungi tanah mereka.

Blokade akibat ekspansi tambang ilegal

Konflik seperti itu terjadi baru-baru ini di Kota Kouaoua, di mana para pemrotes memblokir perusahaan tambang SLN dalam upayanya untuk melindungi pohon-pohon ek yang endemik. Sejak itu tambang ilegal itu telah ditutup, laporan RNZ.

Bagi Leonard Wahmetu, aktivisme semacam inilah yang diperlukan untuk menuntut perubahan dalam sistem, dimana proses demokrasi tidak adil atau tidak netral.

Walaupun USTKE dan Partai Buruh tetap bekerja di arena politik dalam hal perubahan kebijakan dan daftar pemilih yang lebih adil, ia menekankan pentingnya mengambil tindakan yang kuat.

“Tekanan politik dan demonstrasi harus berjalan bersama-sama. Kita tidak bisa hanya berbicara di dalam kantor, kita juga harus protes di lapangan,” katanya.

“Tanpa itu suara kita tidak akan didengarkan.” (Pacific Media Centre/Asia Pacific Report)

Michael Andrew adalah seorang mahasiswa jurnalisme program Pascasarjana Ilmu Komunikasi (Jurnalisme) AUT University.

loading...

Sebelumnya

Kewalahan, Kantor Auditor Kepulauan Marshall minta staf tambahan

Selanjutnya

Narkoba marak beredar di Samoa, Fiji, dan Tonga

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4817x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4207x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3831x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3424x views
Polhukam |— Sabtu, 06 Oktober 2018 WP | 3297x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe