PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. KPK ajak 17 provinsi lakukan perencanaan anggaran terbaik
  • Jumat, 25 November 2016 — 18:46
  • 434x views

KPK ajak 17 provinsi lakukan perencanaan anggaran terbaik

Komitmen ini diwujudkan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh 17 Pemprov, di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jumat (25/11/2016) yang disaksikan Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan.
Kantor KPK RI - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Bandung, Jubi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan mengajak 17 pemerintah provinsi untuk berlakukan praktik terbaik bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, pengelola pajak kendaraan bermotor dan implementasi tunjangan perbaikan penghasilan (PP) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Komitmen ini diwujudkan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh 17 Pemprov, di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jumat (25/11/2016) yang disaksikan Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan.

Ke-17 provinsi itu antara lain, Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pemprov Jabar dipilih sebagai daerah percontohan dengan pertimbagan kesiapan untuk memberikan bantuan teknis dalam hal ini transfer pengetahuan serta kesediaan memberikan kode aplikasi PTSP, e-Samsat dan TPP secara cuma kepada pemerintah daerah lain yang berkomitmen untuk mengimplementasikan pengelolaan PTSP dan pendapatan atas PKB serta TPP berbasis aplikasi elektronik.

Wakil Ketua KPK , Irjen Pol (Purn) Basaria Pandjaitan dalam arahannya menjelaskan, program ini merupakan bentuk realisasi fungsi koordinasi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara, sebab hasil pemetaan sementara KPK masih menemukan kelemahan dalam pengelolaan PTSP dan pendapatan atas PKB serta perlunya TPP di lungkungan Pemerintah daerah.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari diseminasi praktik terbaik tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik pada tata kelola pemerintah daerah, membangun komitmen pemerintah daerah serta menyediakan forum untuk saling berbagi informasi dan pengalaman terkait implementasi sistem elektronik tersebut," kata Basaria Pandjaitan melalui rilis pers kepada Jubi.

Basaria mengapresiasi Pemprov Jabar yang telah mengembleng pimpinan SKPD dan staf yang telah mengikuti kegiatan mulai dari 23-25 November 2016. "Mereka merupakan pimpinan dan anggota tim pelaksana yang membidangi pengelolaan sistem teknologi informasi, PTSP, pengelolaan pendapatan pajak bermotor dan TPP," tambahnya.

Senada dengan itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memberi kesempatan kepada pihaknya untuk berbagi ilmu dengan 17 pemerintah provinsi lainnya.

"Ini merupakan komitmen dari kami untuk bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis aplikasi elektronik dan kita optimis teman-teman dari provinsi lain bisa mengikuti apa yang telah kami lakukan," kata Ahmad Heryawan.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Papua Ridwan Rumasukun, mengatakan penandatangan MoU merupakan titik awal yang menjadi pijakan dalam melaksanakan pelayanan publik secara online.

"Kami di Papua sebenarnya sudah mencoba dalam tiga tahun terakhir, tentu melalui MoU ini kami harapkan pelayanan semakin terintegrasi serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dimana indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bisa neningkat, selain itu melalui MoU ini juga menurunkan tingkat korupsi," kata Ridwan.

Dia menambahkan, dengan pelayanan pajak melalu aplikasi e-samsat, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. "Dengan e-samsat kami optimis berkontribusi terhadap PAD Papua," tutupnya. (*)

Sebelumnya

DPRP minta Bupati Paniai desak Wiranto umumkan hasil investigasi

Selanjutnya

CSO Pasifik tetap berkomitmen mendukung dekolonisasi Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua