close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Potensi SDA dan pemekaran diduga sebabkan pencaplokan wilayah
  • Minggu, 14 Oktober 2018 — 14:08
  • 788x views

Potensi SDA dan pemekaran diduga sebabkan pencaplokan wilayah

Batas wilayah antarkampung, distrik, kabupaten hingga provinsi harus ditata dengan melibatkan berbagai pihak terkait agar tak menyebabkan terjadinya masalah kemudian hari.
: Ilustrasi - IST
Arjuna Pademme
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Jayapura, Jubi - Potensi sumber daya alam (SDA) dan pemekaran diduga menjadi salah satu sebab pencaplokan wilayah pemerintahan suatu kabupaten oleh kabupaten lain.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Yonas Nusy, Kamis (11/10/2018).

"Pemerintahan ada batas wilayahnya, tapi masyarakat adat juga punya wilayah adat (hak ulayat). Konflik kadang terjadi saat batas hak ulayat diklaim pihak lain, dan pemilik ulayat yang tahu persis batas wilayah ulayatnya," kata Nusy

Ia mengatakan, untuk itu batas wilayah antarkampung, distrik, kabupaten hingga provinsi harus ditata dengan melibatkan berbagai pihak terkait agar tak menyebabkan terjadinya masalah kemudian hari.

Komisi I DPR Papua menurutnya, berencana mengundang instansi pemerintah yang merupakan mitra dan pihak terkait lainnya untuk membicarakan langkah yang akan diambil menyelesaikan masalah batas wilayah di Papua, baik itu batas wilayah provinsi, kabupaten (kota), distrik, dan kampung.

"Salah satu yang harus dipertegas dan dipastikan adalah batas wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Ia berharap, Pemprov Papua dan kabupaten (kota) yang batas wilayahnya bermasalah, menyeriusi hal itu karena kini di beberapa daerah diduga sudah ada benih-benih masalah yang akan muncul lantaran batas wilayah.

Beberapa hari lalu, berbagai pihak dari Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra) protes lantaran beberapa daerah di wilayah kabupaten mereka diduga dicaplok kabupaten tetangga, lantaran di daerah tersebut memiliki potensi emas.

Sekretaris Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Mamberamo Apawer, Marthen NK Tukeji mengatakan daerah Mambra yang diduga dicaplok kabupaten tetangga yakni Kordesi, Dopo, Turere, Degey, Darpos, dan Dou.

"Begitu juga daerah Taiyeve dan Taria diklaim kabupaten lain. Kami harap DPR Papua, MRP dan Pemprov Papua memperhatikan masalah ini," kata Marthen NK Tukeji, Selasa (9/10/2018). (*)

loading...

Sebelumnya

Pemekaran tak bisa asal-asalan

Selanjutnya

Penyelesaian masalah Papua secara damai di tangan Jakarta

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4954x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4352x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4131x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2555x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe