Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Undang-undang 23 bawa perubahan mendasar
  • Senin, 28 November 2016 — 16:42
  • 832x views

Undang-undang 23 bawa perubahan mendasar

"Perubahan itu berdampak pada organisasi perangkat daerah yang ada. Selain itu pada personil atau sumber daya aparatur yang ada, yang harus ditata kembali sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah," kata Auri saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan se-Papua, di Jayapura, Senin (28/11/2016).
Suasana Rapat Koordinasi Kelembagaan se Papua di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua menilai, Undang-undang 23 Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan salah satu perubahan tersebut adalah kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah antar tingkatan pemerintah, yakni antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

"Perubahan itu berdampak pada organisasi perangkat daerah yang ada. Selain itu pada personil atau sumber daya aparatur yang ada, yang harus ditata kembali sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah," kata Auri saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan se-Papua, di Jayapura, Senin (28/11/2016).

Menurutnya, Undang-undang ini semakin memberikan penekanan terhadap proses desentralisasi dengan ruang lingkup yang lebih terbatas pada penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan kata lain, yang dilakukan pemerintah daerah dengan asas otonomi hanyalah sebatas urusan yang termasuk dalam kategori urusan konkuren dengan klasifikasi urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan sosial.

"Urusan urusan tersebut merupakan urusan yang menjadi skala prioritas bagai pemerintah daerah. Apabila hal ini dikaitkan dengan asas otonomi yang maknanya adalah kebebasan maka akan sangat sulit bagi suatu daerah untuk bebas seperti sebelumnya walaupun daerah memiliki hak membuat kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan tersebut," ucapnya.

Dia menambahkan, perubahan mendasar dalam kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah ditata berdasarkan prinsip "struktur mengikuti fungsi".

"Berdasarkan prinsip tersebut, maka besaran kelembagaan yang akan dibentuk sama dengan bobot kewenangan yang dimiliki, karena kelembagaan pada hakekatnya merupakan wahana untuk melaksanakan kewenangan," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Papua, Linda Stelda Onibala menjelaskan, organisasi perangkat daerah dalam konstruksi Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 dibentuk dengan menerapkan prinsip tepat fungsi tepat ukuran.

"Organisasi perangkat daerah yang dibentuk mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah," kata Linda. (*)

loading...

Sebelumnya

Legislator Papua: Penyusunan anggaran, SKPD jangan semaunya

Selanjutnya

PP 18 belum perpihak pada sistem pemerintahan Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6282x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5869x views
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 5083x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe