Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua minta kabupaten kota tetap anggarkan tiga bidang
  • Senin, 28 November 2016 — 16:58
  • 724x views

Pemprov Papua minta kabupaten kota tetap anggarkan tiga bidang

"Sebab ada juga kekhawatiran dari kabupaten jika semua dibebankan kepada provinsi, jangan sampai tidak tercover seluruhnya. Sebab yang lebih mengetahui kondisi wilayah hingga ke perkampungan adalah kabupaten bukan provinsi," ucapnya.
Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri didampingi staf - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta kabupaten dan kota di wilayahnya untuk tetap menganggarkan dana untuk bidang pendidikan, kesehatan dan energi sumber daya mineral.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan Pemprov Papua akan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tahun depan (2017).

"Ada tiga urusan yang pembiayaannya masih dianggarkan dari APBD kabupaten dan kota meski sudah resmi dilimpahkan pada tahun depan. Tiga urusan itu, yakni bidang pendidikan, kesehatan dan energi sumber daya mineral," kata Auri kepada wartawan, di Jayapura, Senin (28/11/2016).

Untuk saat ini, ujar Auri, pihaknya masih akan melakukan penyesuasian yang harus dilihat dari tingkat kesulitan di provinsi, kabupaten dan kota. Sebab di Papua memiliki kesulitan tersendiri yang tak ada di daerah lain.

Lanjutnya, saat ini pemerintah provinsi masih menunggu diterbitkannya Permendagri khusus terkait posisi organisasi perangkat daerah (OPD) di Papua. Hanya saja, sambil menunggu aturan perundang-undangan itu turun, seluruh pembiayaan masih dianggarkan ke kabupaten dan kota.

"Sebab ada juga kekhawatiran dari kabupaten jika semua dibebankan kepada provinsi, jangan sampai tidak tercover seluruhnya. Sebab yang lebih mengetahui kondisi wilayah hingga ke perkampungan adalah kabupaten bukan provinsi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musaad menjelaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sasarannya adalah efisiensi, sehingga kemungkinan ada penambahan organisasi, namun pejabatnya berkurang.

Namun yang menjadi soal, ada kewenangan yang dilimpahkan ke provinsi tetapi tidak disertai dengan anggaran. Ia mencontohkan, bidang pendidikan yang berdasarkan undang undang, untuk SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi. Namun bisa dibayangkan berapa besar dana yang dibutuhkan untuk pendidikan, hampir Rp1 triliun untuk membiayai gaji guru, operasional sekolah dan sebagainya.

"Apalagi dengan topografi Papua seperti ini, bagaimana melakukan pengendalian dan pengawasan, inikan sulit. Mau tidak mau kami harus membentuk perangkat lagi disana," kata Musaad.

Mengenai hal ini, lanjutnya, Gubernur telah menyurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, agar kewenangan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.

"Kami harapkan di Permen nanti ada ketegasan itu. Para bupati juga menyampaikan biarlah mereka yang tetap mengelola itu, karena mereka khawatir ketika di kelola provinsi tidak akan berjalan maksimal, mengingat provinsi tidak memiliki perangkat yang cukup untuk bagaimana kelola seluruh sekolah yang ada di 29 kabupaten/kota," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

1 Desember libur fakultatif Papua

Selanjutnya

Paripurna DPRP bahas empat materi persidangan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe