PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Dukung "Self Determination", FRI West Papua dideklarasikan di Jakarta
  • Selasa, 29 November 2016 — 20:25
  • 5623x views

Dukung "Self Determination", FRI West Papua dideklarasikan di Jakarta

Menyusul eskalasi isu penentuan nasib sendiri West Papua di panggung internasional saat ini, sebagian masyarakat Indonesia juga terdorong untuk mengambil sikap. FRI West Papua dideklarasikan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Selasa siang sebagai gabungan dari partai politik, organisasi mahasiswa, kelompok kebudayaan dan kelompok aktivisme media.
Ilustrasi aksi Solidaritas untuk Papua 2015 - catatankaki.info
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) dideklarasikan Selasa (29/11/2016) di Jakarta dalam rangka menunjukkan sikap dan solidaritas sebagian elemen rakyat Indonesia terhadap aspirasi penentuan nasib sendiri rakyat Papua.

Menyusul eskalasi isu penentuan nasib sendiri West Papua di panggung internasional saat ini, sebagian masyarakat Indonesia juga terdorong untuk mengambil sikap. FRI West Papua dideklarasikan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Selasa siang sebagai gabungan dari partai politik, organisasi mahasiswa, kelompok kebudayaan dan kelompok aktivisme media.

Dalam rilisnya yang diterima Redaksi Jubi Selasa (29/11), mereka menekankan lima latar belakang didirikannya front tersebut.

Surya Anta, Juru bicara FRI West Papua menjabarkan landasan pertama front tersebut dideklarasikan karena kecurangan dan penipuan sejarah status Papua dan integrasinya kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“West Papua adalah teritori koloni tak berpemerintahan sendiri yang diakui PBB dan juga kolonial Belanda di tahun 1949, demikian pula masih diakui pada penyerahan administratifnya ke Indonesia pada 1963, status itu tidak berubah, sebelum dilakukannya penentuan nasib sendiri,” ujar Surya di dalam rilis tersebut.

Satu-satunya legitimasi integrasi West Papua ke NKRI adalah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang, lanjutnya, terbukti tidak sah karena tidak demokratis.

FRI West Papua juga menekankan adanya diskriminasi rasial yang sistematis dan menyejarah di Papua sebagai landasan sikap mereka. 

“Diskriminasi rasial tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan sebelum PEPERA berlangsung, sebagai mana pernyataan Ali Moertopo pada tahun 1966 “ Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana”, demikian dikutip oleh Surya dalam rilis tersebut.

Genosida perlahan; penangkapan, penyiksaan dan pemenjaraan bangsa Papua; serta perampokan kekayaan alam tanah Papua adalah tiga landasan selanjutnya pendirian kelompok solidaritas ini.

Kelima landasan itu, membawa FRI West Papua pada kesimpulan bahwa pihaknya dengan sadar harus mengakui, “keberadaan NKRI di West Papua adalah ilegal; sudah terjadi penjajahan di Papua selama 50an tahun; dan West Papua adalah sebuah Bangsa (nation) (yang berbeda dengan bangsa Indonesia--red),” demikian ujar pernyataan tersebut.

FRI West Papua didirikan oleh Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, Perkumpulan Solidaritas Net.

Surya Anta, yang juga berasal dari Partai Pembebasan Rakyat itu di dalam konferensi pers yang masih berlangsung saat ini di LBH Jakarta, Diponogoro 74 Jakarta, menekankan perlunya solidaritas untuk Papua disatukan, “tidak bisa terus-menerus terpencar-pencar. Apa yg kami lakukan di FRI West Papua adalah mencoba menyatukannya,” ujar dia.

Melalui video live, tampak Surya Anta seorang diri di depan forum konferensi pers tersebut menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari para wartawan.

Inisiatif mendukung penentuan nasib sendiri West Papua ini bisa dikatakan yang pertama secara terbuka dideklarasikan di Indonesia. Selama ini, solidaritas masyarakat Indonesia terhadap persoalan Papua biasanya berkisar dalam soal-soal penegakan HAM dan kemanusiaan secara umum, tanpa secara lugas menyebutkan dukungan terhadap Hak Penentuan Nasib sendiri.

Di era 1990-an kelompok-kelompok sipil Indonesia juga pernah melakukan hal serupa dengan mendukung penentuan nasib sendiri Timor Leste. Kelompok-kelompok tersebut seperti Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Rakyat Maubere (SPRIM), Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (SOLIDAMOR) dan Forum Solidaritas Untuk Rakyat Timor Lorosae.(*)

Sebelumnya

PLN rekonsiliasi data, genjot rasio listrik hingga 90 persen

Selanjutnya

KNPB rayakan 1 Desember, KOMNAS HAM minta jangan ada pelanggaran HAM

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua