Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ibukota
  3. Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila
  • Selasa, 29 November 2016 — 14:40
  • 1708x views

Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan organisasi masyarakat (ormas) apapun tidak boleh bertentangan dengan ideologi dan dasar negara Indonesia, Pancasila.
Aksi unjuk rasa menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Yogyakarta. –tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jakarta, Jubi – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan organisasi masyarakat (ormas) apapun tidak boleh bertentangan dengan ideologi dan dasar negara Indonesia, Pancasila.

"(Organisasi masyarakat) Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang pokoknya, itu saja," kata Yasonna di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Kedatangan Menkumham ke Kemenkopolhukam adalah untuk menghadiri rapat koordinasi khusus tingkat menteri di institusi itu. Terkait rapat itu, Menkumham Yasonna enggan menyampaikan poin-poin yang dibahas bersama dalam pertemuan itu. "Nanti pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto) yang menjelaskan," tuturnya.

Menkumham Yasonna mengatakan masih dalam tahap pembahasan terkait masalah pembubaran organisasi masyarakat yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia, Pancasila. "Masih dibahas, satu pintu," ujarnya.

Dia menekankan pemerintah masih menindaklanjuti perlakuan terhadap keberadaan organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang. "Ya ada tahapannya, itu pasti. Tapi kita sedang pikirkanlah," tuturnya.

Ketika ditanya perlakuan pemerintah terhadap keberadaan organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila, Menkumham Yasonna menuturkan tidak bisa serta merta membubarkan organisasi seperti itu. "Kan ada tahapannya. Enggak semudah itu (dibubarkan)," tuturnya.

Sebelumnya, ratusan anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) berdemonstrasi menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam aksi pada Mei 2016 di halaman Kantor Pemerintahan Kabupaten dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Sementara itu, Bupati Jember Faida mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas karena yang memiliki kewenangan tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM. Kendati demikian, Bupati Jember bersama forum pimpinan daerah siap menindak tegas dan membubarkan kegiatan HTI atau ormas apapun, apabila kegiatan tersebut mengancam dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan Pancasila, HTI menilai Pancasila hanya sekumpulan kalimat filosofis yang tidak memiliki implementasi dalam tataran praktis. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Calon dubes harus kompeten

Selanjutnya

Jokowi nyatakan tidak akan ada unjuk rasa 2 Desember

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat