Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ibukota
  3. Jokowi nyatakan tidak akan ada unjuk rasa 2 Desember
  • Selasa, 29 November 2016 — 14:43
  • 1234x views

Jokowi nyatakan tidak akan ada unjuk rasa 2 Desember

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, tidak akan ada unjuk rasa pada 2 Desember 2016, sebab berbagai elemen masyarakat berkomitmen menyelenggarakannya untuk berdoa bersama, bukan berdemonstrasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika memberikan keterangan pers di Istana Negara. –tempo.co
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Lina Nursanty

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jakarta, Jubi – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, tidak akan ada unjuk rasa pada 2 Desember 2016, sebab berbagai elemen masyarakat berkomitmen menyelenggarakannya untuk berdoa bersama, bukan berdemonstrasi. “Tidak ada demo, yang ada adalah doa bersama baik sebelum maupun setelah shalat Jumat,” kata Jokowi usai menjadi Pembina Upacara HUT Ke-45 Korpri di Silang Monas Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Presiden menegaskan komitmen yang ada dari berbagai elemen masyarakat hingga saat ini adalah doa bersama. Sementara itu mengenai netralitas PNS dalam pilkada serentak 2017, Presiden mengingatkan agar seluruh PNS menjaga hal itu.

“Saya mengingatkan seluruh PNS kita, seluruh jajaran Korpri kita dalam pilkada ini agar netral. Itu memang sudah aturan. Kalau tidak juga ada ketentuan hukumnya, saya mengingatkan supaya anggota Korpri tidak melupakan itu,” kata Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung.

Presiden menyebutkan pemerintah saat ini terus membangun sistem birokrasi. “Memang sudah banyak sistem yang berjalan tetapi masih perlu perbaikan. Saya berikan contoh saja di aparat perpajakan, nanti kalau sistemnya masuk dan semua menjaga sistem itu, ya, akan lebih baik,” katanya.

Presiden menyebutkan orientasi sistem itu pada akhirnya adalah pelayanan kepada publik atau rakyat terus meningkat atau membaik. “Ini kerja yang panjang, menggabung-gabungkan dari seluruh kementerian, seluruh provinsi, kabupaten/kota. Ini pekerjaan jangka panjang,” katanya.

Sementara itu mengenai kebijakan redistribusi PNS, Presiden mengatakan hal itu ditujukan untuk mengurangi kesenjangan. “Ini sudah dimulai Kemenpan-RB, misal, dari Papua dijadikan camat di Semarang, dari Sumatera jadi camat di Sulawesi atau Kalimantan. Itu sudah dimulai,” kata Jokowi. (*)

loading...

Sebelumnya

Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

Selanjutnya

Kapolri bahas pengamanan Natal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe