Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Paripurna DPRP bahas empat materi persidangan
  • Selasa, 29 November 2016 — 16:08
  • 1066x views

Paripurna DPRP bahas empat materi persidangan

"Oleh sebab itu, persidangan kali ini kami akan membahas rancangan peraturan daerah provinsi Papua tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan dari PP 18," kata Wonda, di Jayapura.
Pembukaan Sidang Paripurna DPRP - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua (DPRP) yang digelar, Selasa (29/11/2016) akan membahas empat materi persidangan, yakni Raperdasi APBD Tahun Anggaran 2017, Raperdasi pembentukan dan penyusunan perangkat daerah, program pembentukan peraturan daerah provinsi Papua 2017, dan perubahan peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 tentang tata tertib dewan.

Ketua DPRP, Yunus Wonda dihadapan peserta sidang menyampaikan, berdasarkan Undang undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, pelaksana dan penunjang. Berkenan dengan itu, pemerintah pusat telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagai arahan dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan nyata dan kemampuan daerah.

Untuk itu, dengan telah diterbitkannya PP 18, seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyususn peraturan daerah tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah yang baru dan diberlakukan pada tahun anggaran 2017.

"Oleh sebab itu, persidangan kali ini kami akan membahas rancangan peraturan daerah provinsi Papua tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan dari PP 18," kata Wonda, di Jayapura.

Pada kesempatan itu juga, Wonda menyampaikan terimakasih kepada gubernur dan jajarannya yang telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 sesuai dengan susunan perangkat daerah yang baru dengan struktur, pada 2017 pendapatan mengalami kenaikan 6,18 persen atau naik sebesar Rp8 miliar lebih, yakni pada 2016 sebesar Rp13,6 triliun menjadi Rp13,87 triliun pada APBD 2017.

"Dimana kenaikan pendapatan daerah ini berasal dari kenaikan pos pendapat asli daerah yang naik sebesar 13,27 persen atau naik sebesar Rp154,12 miliar pada 2016, ditargetkan sebesar Rp1,16 trilun dan menjadi sebesar Rp1,31 triliun pada 2017," ucapnya.

Sedangkan lain lain pendapat daerah yang sah mengalami kenaikan 10,69 persen atau naik sebesar Rp850,59 miliar pada 2016 ditargetkan sebesar Rp7,95 triliun dan menjadi Rp8,8 triliun di 2017.

"Sementara pada perimbangan mengalami penurunan 4,98 persen atau turun sebesar Rp196,56 miliar pada 2016 ditargetkan Rp3,94 trilun dan menjadi sebesar Rp3,75 triliun di 2017," katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, anggaran belanja pada 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp10,20 persen atau Rp1,38 triliun. Jika dibandingkan dengan belanja pada APBD 2016 dari sebesar Rp13,60 triliun menjadi Rp14,98 triliun, dimana belanja tidak langsung naik 2,47 persen atau Rp186,89 miliar yakni di 2016 dari sebesar Rp7,47 triliun menjadi Rp7,75 triliun pada 2017.

Disamping itu, rancangan APBD provinsi Papua tahun anggaran 2017 mengalami defisit sebesar Rp1,115 triliun. Estimasi pembiayaan tahun anggaran 2017 bersumber dari penerimaan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp650 miliar dan pencairan dana cadangan Rp540 miliar serta pada penyertaan modal pemerintah daerah investasi sebesar Rp75 miliar.

Untuk itu, Wonda meminta jajarannya untuk mencermati materi persidangan sehingga apa yang akan ditetapkan dapat menjadi payung hukum yang akan mengayomi masyarakat Papua, "dan terhadap Raperdasi APBD tahun 2017 kirannya menjadi salah satu jalan keluar dan terobosan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRP Juliana Waromi mengatakan sidang paripurna kali ini dihadiri 44 anggota dewan dari jumlah 55 orang. "Sedangkan yang belum hadir sebanyak 10 orang, dan satu orang berhalangan tetap," kata Juliana. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua minta kabupaten kota tetap anggarkan tiga bidang

Selanjutnya

DPR Papua berikan perhatian khusus tiga hal dalam RAPBD 2017

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe