Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Infrastruktur
  3. Fraksi Hanura sarankan Pemprov Papua minta Freeport bangun fasilitas
  • Kamis, 01 Desember 2016 — 07:47
  • 1417x views

Fraksi Hanura sarankan Pemprov Papua minta Freeport bangun fasilitas

"Sampai kini Freeport sudah mau kompromi. Tapi kelihatannya Pemprov Papua mau minta uang. Kalau saya, dalam Pansus lalu saya berpikir daripada minta uang, kita minta fasilitas saja," kata Mandenas, Rabu (30/11/2016).
Ilustrasi Freeport - IST
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Peremenas Mandenas menyarankan Pemerintah Provinsi Papua tak meminta kelebihan bayar pajak Freeport dan pajak penggunaan air permukaan dalam bentuk uang. Namun sebaiknya realisasinya dalam bentuk fasilitas.

Ketua Pansus Freeport DPR Papua itu mengatakan, jika Pemprov Papua meminta kelebihan bayar pajak dan pajak penggunaan air permukaan dalam bentuk dana, akan sulit direalisasikan oleh pihak perusahaan.

"Sampai kini Freeport sudah mau kompromi. Tapi kelihatannya Pemprov Papua mau minta uang. Kalau saya, dalam Pansus lalu saya berpikir daripada minta uang, kita minta fasilitas saja," kata Mandenas, Rabu (30/11/2016).

Menurutnya, salah satu fasilitas yang bisa diminta pihak Pemprov Papua adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PON 2020 di Papua.

"Misalnya kebutuhan PON 2020. Minta Freeport membangun segala macam fasilitas. Nanti mereka tinggal memberikan rician kepada Pemprov Papua kebutuhan PON. Kalau minta uang, ke Freeport berat akan dia berikan," ucapnya.

Jika dalam bentuk fasilitas kata Yan, tak menutup kemungkinan pihak Freeport akan merespon. Ia mengaku telah mencoba berkomunikasi dengan pihak Freerpot. Perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika tersebut lanjut Yan, menyatakan kalau membayar dengan uang misalnya pajak air permukaan, mungkin tidak sampai Rp2,7 triliun. Paling hanya Rp1 triliun.

"Makanya bagaimana kalau pembangunan infrastruktur. Tinggal negosiasi saja untuk dealnya. Kan sampai kini untuk infrastruktur PON belum jelas anggaran dana APBN juga belum kita tahu. Jadi bagaimana kita kini berpikir alternatif," katanya.

Ketua Tim Ad Hoc yang menangani kelebihan bayar pajak PT. Freeport Indonesia, Ruben Magai mengatakan sesuai Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Freeport harusnya membayar 25 persen pajak penghasilan. Namun selama ini Freeport membayar 35 persen. Ada kelebihan 10 persen.

"Kami ingin kelebihan bayar pajak 10 persen itu dikembalikan ke Papua. Apalagi Papua akan menjadi tuan rumah PON XX, 2020 mendatang sehingga butuh dana besar untuk membangun saran PON," kata Ruben Magai kepada Jubi belum lama ini.

Pihaknya ingin segera diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Tidak dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), karena bukan masuk wajib pajak.

"Kalau masuk wajib pajak 25 persen, itu kewenangan Jakarta. Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, mau kasih berapa terserah, tetapi 10 persen kelebihan bayar pajak Freeport kami minta diberikan kepada Pemprov Papua," ucapnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

PLN rekonsiliasi data, genjot rasio listrik hingga 90 persen

Selanjutnya

PLN diharapkan miliki strategi atasi pemadaman listrik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe