close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pengalihan kewenangan ESDM perlu dikaji ulang
  • Kamis, 01 Desember 2016 — 17:22
  • 719x views

Pengalihan kewenangan ESDM perlu dikaji ulang

"Kalau secara pribadi sejak hampir dua tahun lalu, kami telah berikan masukan ke pemerintah pusat, kalau seluruh kewenangan diberikan kepada Gubernur bisa menimbulkan masalah baru," kata Bangun kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (1/12/2016).
Tambang Nifasi, satu dari sekian pertambangan emas di Papua - Jubi/Titus Ruban
Alexander Loen
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua berpendapat, pelimpahan kewenangan energi sumber daya mineral (ESDM) dari kabupaten kota ke provinsi perlu dikaji ulang, pasalnya jika penerapannya tetap dilakukan maka akan menimbulkan masalah baru.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Bangun Manurung mengatakan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dinas dina yang menangani energi dan pertambangan telah diserahkan seluruh kewenangannya ke provinsi.

"Kalau secara pribadi sejak hampir dua tahun lalu, kami telah berikan masukan ke pemerintah pusat, kalau seluruh kewenangan diberikan kepada Gubernur bisa menimbulkan masalah baru," kata Bangun kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (1/12/2016).

Ia mencontohkan, soal perizinan pertambangan non logam atau bebatuan (galian c). Jika harus ditangani oleh provinsi, tentu bukan sesuatu hal yang bagus, mengingat jangkauan wilayah di Papua membutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Bayangkan kondisi Papua, ada pengusaha atau organisasi yang ingin mengambil bebatuan untuk timbunan kecil, mereka harus izin ke provinsi. Tentu ini bukan sesuatu yang bagus dengan jangkaua wilayah dan sebagainya, sementara proses perizinan memerlukan waktu. Kan kami kalau belum keluarkan izin harus turun ke lapangan, ini yang menjadi kendala sendiri," ucapnya.

"Mungkin juga kedepan akan muncul masalah masalah baru" tambahnya.

Melihat kemungkinan itu, dirinya berpendapat, hal hal ini tentunya akan menjadi kendala dan tantangan buat pihaknya karena pasti akan banyak urusan, termasuk pengawasan genset.

"Banyangkan hanya untuk urusan urusan seperti itu harus ke provinsi, tentu tenaga kita akan habis. Kenapa tidak tetap saja di kabupaten kota. Ini yang saya pikir harus dipikirkan," katanya.

Bangun menilai, jika pemberlakukan PP 18 dari segi pengendalian dalam hal ini pengawasan izin izin pertambangan masih bisa diterima, namun kalau untuk mengurus non logam kurang tepat.

"Kalau seandainya tetap harus ditangani provinsi, kami harus berfikir untuk bagaimana ada perpanjangan ESDM di kabupaten dan kota, mungkin UPTD atau lainnya. Ini yang sementara kami sedang kaji supaya dibuatkan ini," ucapnya.

Dia menambahkan, mengenai hal ini pihaknya sudah pernah meminta ke pusat, namun pusat mengatakan ini undang undang sehingga tidak bisa diubah begitu saja, harus diterapkan dan dijalankan lebih dulu. "Untuk itu, mau tidak mau kami harus menerima kebijakan ini," kata Bangun.

Sementara itu, Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri meminta kabupaten dan kota di wilayahnya untuk tetap menganggarkan dana untuk bidang pendidikan, kesehatan dan energi sumber daya mineral.

"Ada tiga urusan yang pembiayaannya masih dianggarkan dari APBD kabupaten dan kota meski sudah resmi dilimpahkan pada tahun depan. Tiga urusan itu, yakni bidang pendidikan, kesehatan dan energi sumber daya mineral," kata Auri.

Untuk saat ini, ujar Auri, pihaknya masih akan melakukan penyesuasian yang harus dilihat dari tingkat kesulitan di provinsi, kabupaten dan kota. Sebab di Papua memiliki kesulitan tersendiri yang tidak ada di daerah lain. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemerintah perlu pastikan jumlah pengangguran OAP

Selanjutnya

Bappeda : Masih ada program yang lambat dikelola

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4944x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4318x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 3997x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2522x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2469x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe