TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Harga tiket melambung, pemuda desak DPR Papua bersikap
  • Jumat, 21 Desember 2018 — 05:53
  • 1366x views

Harga tiket melambung, pemuda desak DPR Papua bersikap

"Kalau negara tak mau turun tangan menormalkan ini (harga tiket), untuk apa? Kita boikot jangan naik pesawat dan palang Bandara Sentani," katanya lagi.
Demo Forum Pemuda Nusantara di halaman DPR Papua, Kamis (20/12/2018) - Jubi/Arjuna Pademme
Angela Flassy
[email protected]
Editor : Arjuna Pademme
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Jayapura, Jubi - Sedikitnya 50-an orang pemuda di Papua dari berbagai organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara mendesak DPR Papua bersikap mengawasi dan menindak maskapai yang menjual tiket dengan harga dua hingga tiga kali lipat dari harga normal, setiap menjelang hari besar keagamaan.

Desakan itu disampaikan para pemuda dalam demo damai di halaman kantor DPR Papua, Kamis (20/12/2018).

Koordinator aksi, Panji Agung Mangkunegoro yang membacakan pernyataan sikap massa aksi meminta dengan tegas kepada DPR Papua bersama gubernur segera meminta Menteri Perhubungan mengintervensi maskapai penerbangan yang menaikkan harga tiket, sehingga membatasi aktivitas masyarakat di Papua.

Massa meminta DPR Papa mengawasi penerapan peraturan Kementerian Perhubungan nomor 39 tahun 2018 yang mengatur tentang penerapan harga tiket batas atas dan batas bawah yang tidak berjalan baik di Papua, sebagai upaya mencegah praktik kecurangan, dan melaporkan ke Menteri Perhubungan agar memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan itu.

DPR Papua juga diminta mendukung road show ke maskapai penerbangan, Dirjen Perhubungan dan otoritas Bandara Sentani, yang akan dilakukan massa, 27 Desember 2018, untuk meminta penjelasan terkait rincian harga jasa penerbangan setiap penumpang .

"Kami mendukung DPR Papua dan Pemprov Papua untuk memperhatikan hal yang prioritas dalam tugas dan fungsi pengawasan," kata Panji Agung Mangkunegoro.

Kenaikan harga tiket antar pulau dan antar kota di provinsi Papua mengalami lonjakan luar biasa,  sejak awal Desember 2018. Harga tiket normal dari Jakarta ke Jayapura yang berkisar Rp 1,8 juta – Rp 3,5 juta, sepekan jelang hari raya Natal menjadi Rp 3,8 juta hingga Rp 6juta. Sedangkan harga dari Jayapura menuju Jakarta berkisar antara Rp 4,4 juta hingga Rp 5,1 juta.

Demonstran ditemui anggota DPR Papua Boy Markus Dawir, Jefri Kaunang, Tan Wie Long, Mustakim, dan Nikius Bugiangge.

Anggota komisi yang membidangi perhubungan, Boy M Dawir kepada massa membenarkan jika pemerintah perlu mengambil langkah terkait harga tiket yang terus naik. Namun, kendali itu ada pada Kementerian Perhubungan, tapi hingga kini Kementerian Perhubungan tidak mengambil langkah konkret.

"Kami akan tindaklanjuti aspirasi ini dengan mengundang maskapai dan pihak Bandara Sentani membicarakan mengenai harga tiket itu," kata Boy Dawir.

Menurutnya, di provinsi lain harga tiket selalu normal, meski pada hari-hari besar keagamaan. Namun di Papua tidak seperti itu.

"Jika pemerintah yang melakukan perjalanan, ada uang negara. Tapi kalau masyarakat, menderita," ujarnya.

"Kalau negara tak mau turun tangan menormalkan ini (harga tiket), untuk apa? Kita boikot jangan naik pesawat dan palang Bandara Sentani," katanya lagi.

Sebelumnya, wali kota Jayapura, Benhur Tomi Mano meminta pihak Kepolisian mengusut pihak-pihak yang bermain dibalik kenaikan harga tiket. Ia meminta knum-oknum yang diduga bermain harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Ya, kalau ditemukan ada indikasi seperti itu harus ditindak dengan tegas. Jangan melakukan hal-hal yang menguntungkan secara pribadi, namun merugikan masyarakat umum lainnya," katanya.(*)

loading...
Loading...

Sebelumnya

Aksi Kamisan, wujud keprihatinan korban pelanggaran HAM

Selanjutnya

DPR Papua sahkan sembilan Raperdasi

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe