TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPR Papua sahkan sembilan Raperdasi
  • Jumat, 21 Desember 2018 — 06:01
  • 1011x views

DPR Papua sahkan sembilan Raperdasi

Semua fraksi dewan menyetujui sembilan Raperdasi itu disahkan menjadi Perdasi.
Suasana pengesahan sembilan Raperdasi di Provinsi Papua, Kamis (20/12/2018) malam - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
[email protected]
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Jayapura, Jubi - DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat mengesahkan sembilan rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi). Empat di antaranya merupakan usulan eksekutif dan lima lainnya adalah inisiatif DPR Papua.

Dalam paripurna ke V DPR Papua dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap materi Raperda non-APBD, tujuh fraksi dewan menyetujui disahkannya Raperdasi itu menjadi Perdasi.

"Kami fraksi Gerindra setuju sembilan Raperdasi dan Raperdasus ditetapkan sebagai Perdasi," kata Ketua Fraksi Gerindra, Radius Simbolon dalam pandangan akhir fraksi, Kamis (20/12/2018) malam.

Hal yang sama dikatakan ketua Fraksi Hanura, Nikius Bugiangge saat menyampaikan laporan fraksinya. Menurutnya, Fraksi Hanura menyetujui Raperdasi itu ditetapkan sebagai Perdasi, sebelum nantinya ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.

Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize yang memimpin sidang mengatakan, setelah mencermati semua penyampaian pandangan akhir fraksi dewan, maka dapat disimpulkan semua fraksi dewan menyetujui sembilan Raperdasi itu disahkan menjadi Perdasi.

Raperdasi usulan eksekutif yang disahkan yakni, Raperdasi perubahan Perdasi nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaran PON XX di Papua, Raperdasi perubahan Perdasi nomor 99 tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah, Raperdasi tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2018-2023, dan Raperdasi tentang perubahan Perdasi nomor 7 tahun 2018 tentang perseroan terbatas Papua divestasi mandiri.

Raperdasi yang merupakan inisiatif dewan yakni, Raperdasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan masyarakat adat, Raperdasi tentang penyelenggaraan keagamaan, Raperdasi tentang perlindungan dan pengembangan pangan lokal serta pedagang asli Papua, Raperdasi tentang pertambangan rakyat, dan Raperdasi tentang perubahan kedua Perdasi nomor 5 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol. (*)

loading...
Loading...

Sebelumnya

Harga tiket melambung, pemuda desak DPR Papua bersikap

Selanjutnya

Terkait situasi Nduga, Ketua DPR: Kami akan surati presiden

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe