Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Infrastruktur
  3. Legislator: Pembangunan infrastruktur 2017 perlu perencanaan matang
  • Minggu, 04 Desember 2016 — 18:09
  • 1624x views

Legislator: Pembangunan infrastruktur 2017 perlu perencanaan matang

"Sebelum mengerjakan pengerjaan infrastruktur terutama jalan dan jembatan, perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa menghambat proyek itu nantinya,," kata Decky Nawipa kepada Jubi akhir pekan lalu.
Ilustrasi pemalangan - Jubi/Doc
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Decky Nawipa menyatakan, pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2017 yang akan dilakukan oleh Pemprov Papua melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu perencanaan matang.

Ia mengatakan, pengalaman selama ini banyak pengerjaan infrastruktur di daerah terhambat. Pengerjaannya tertunda akibat bermasalah dengan masyarakat adat setempat. Apakah dari sisi hak ulayat atau pengambilan material dari wilayah adat masyarakat adat.

"Sebelum mengerjakan pengerjaan infrastruktur terutama jalan dan jembatan, perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa menghambat proyek itu nantinya. Misalnya terkait hak ulayat dan pengambilan material dari wilayah adat tanpa sepengetahuan masyarakat adat di daerah itu," kata Decky Nawipa kepada Jubi akhir pekan lalu.

Menurut anggota Komisi IV DPR Papua, komisi bidang infrastruktur tersebut, hal itu terjadi lantaran minimnya komunikasi dan koordinasi pemerintah dengan berbagai pihak. Tak hanya dengan masyarakat adat, namun juga pihak DPR Papua. Kedepan ia berharap, pemerintah bisa memperhatikan hal tersebut. 

"Hal-hal seperti ini perlu dikoordinasikan dengan baik. DPR Papua selalu siap membantu pemerintah jika memang dibutuhkan," ucapnya.

Katanya, pemerintah dan legislatif tak bisa jalan sendiri-sendiri, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah ulayat. DPR Papua kata Decky perlu dilibatkan. Apalagi di lembaga tersebut memiliki perwakilan dari setia wilayah adat.

"Makanya perlu melibatkan DPR Papua terutama perwakilan dari wilayah tertentu untuk ikut mencarikan solusi. Mereka kan pasti lebih tahu kondisi di daerahnya dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai kata sepakat," katanya.

Anggota Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, hukum dan pertanahan, Tan Wie Long mengatakan, pemerintah, pihak swasata atau siapapun yang ingin menggunakan tanah ulayat masyarakat adat, perlu perencanaan.

"Perlu diingat, Papua tak lepas dari tanah adat. Pihak yang akan menggunakan tanah ulayat masyarakat adat, harus menjelaskan kepada masyarakat pemilik seperti status tanah yang akan dipakai kedepan," kata Tan Wie Long kepada Jubi belum lama ini.

Menurutnya, pihak yang akan menggunakan tanah ulayat apakah untuk pembangunan infrastruktur atau hal lainnya, harus terbuka kepada pemilik ulayat. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Perlu ada kesepakatan bersama agar tak ada masalah dikemudian hari. (*) 

loading...

Sebelumnya

PLN diharapkan miliki strategi atasi pemadaman listrik

Selanjutnya

Giliran Kampung Puay dan Yokiwa nikmati indahnya terang pohon natal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe