Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Harus ada alternatif saat masyarakat adat dipaksa pilih tanah atau uang
  • Senin, 05 Desember 2016 — 02:24
  • 1125x views

Harus ada alternatif saat masyarakat adat dipaksa pilih tanah atau uang

“Persoalan utama kita selalu ada di uang, karena kita butuh uang. Tanah atau uang. Perjuangan kami masih bisa berlanjut karena kami bisa mengatasi godaan uang,” ungkap Kepala Suku Besar Yerisiam Gua, Daniel Yarawobi Minggu (4/12/2016) pada agenda testimoni Masyarakat Adat korban investasi di Balai Diklat Kampung Salak Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.
Testimoni perwakilan masyarakat adat dalam konferensi masyarakat adat korban investasi, Sorong 2-3 Desember 2016 – JUBI/Zely Ariane
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Sorong, Jubi – Eksistensi masyarakat adat selalu diperhadapkan pada pilihan antara tanah dan uang. Di satu sisi faktanya masyarakat memang butuh uang, di sisi lain tanah adalah syarat keberlanjutan masyarakat adat.

“Persoalan utama kita selalu ada di uang, karena kita butuh uang. Tanah atau uang. Perjuangan kami masih bisa berlanjut karena kami bisa mengatasi godaan uang,” ungkap Kepala Suku Besar Yerisiam Gua, Daniel Yarawobi Minggu (4/12/2016) pada agenda testimoni Masyarakat Adat korban investasi di Balai Diklat Kampung Salak Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Persoalan uang ini mengemuka dalam testimoni korban investasi di acara tersebut. Suku besar Yerisiam Gua, adalah komunitas suku yang menjadi korban pelanggaran kesepakatan investasi perusahaan sawit PT. Nabire Baru di Kabupaten Nabire.

Hadir dalam testimoni tersebut wakil masyarakat adat dari Keerom, Mandobo dan Malind Merauke, Moi dari Sorong, masyarakat adat di Wondama, dan Fak Fak. Seluruh komunitas adalah korban akibat inventasi sawit dan HPH yang bermasalah dan berdampak buruk terhadap eksistensi masyarakat adat setempat. 

Di dalam testimoni diungkapkan bagaimana mayoritas masyarakat adat menerima investasi dan kemudian menjadi korban disebabkan oleh desakan dan godaan uang. Seluruh pengalaman juga mengungkap masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas sebelum melakukan kesepakatan. Rata-rata penandatanganan pelepasan tanah dilakukan lewat oknum dan dengan sogokan-sogokan.

Salah seorang wakil masyarakat adat di Merauke membenarkan soal godaan uang dari pengalamannya sendiri saat berhadapan dengan PT. Bio Inti Agrindo.

“Kami tidak pernah tahu bagaimana perusahaan masuk karena kami pemilik tanah yang sebenarnya. Tidak sencara sadar orang-orang dimintai persetujuan. Pejabat yang bermain sertifikat orang kampung. Lalu disitu bermain daftar hadir di pertemuan yang dihadiri oleh kita punya keluarga masyarakat, Diantara mereka beri tandatangan di absen, lalu kemudian itulah yang jadi landasan kesepakatan,” ujarnya.

Lanjutnya, ketika masyarakat kemudian sadar dan mulai melakukan protes seperti pemalangan, cara-cara uang kembali digunakan untuk meredam tuntutan.

“Saat kami melakukan aksi pemalangan, lalu mereka (para pendukung perusahaan) bawa datang uang dengan amplop, bawa datang kopi, bawa datang motor, terakhir dong bawakan perempuan Korea juga kepada saya. Tapi semua saya tolak, makanya bisa selamat sampai sekarang dan teruskan perjuangan,” ujarnya yang meminta pada Jubi untuk tidak disebutkan namanya.

Menurut Pastor Felix Amias dari SKP Merauke, persoalan ini lazim terjadi karena pemerintah tidak melakukan kontrol terhadap masuknya perusahaan. Setelah masuk pun perusahaan tidak melakukan tanggung jawabnya sesuai janji.

“Kontrol tidak ada jadi perusahaan suka-suka memberi kepada masyarakat asal menyenangkan supaya jangan baku rebut. Padahal sebetulnya masyarakat tidak puas dengan bantuan seperti itu,” ujar Pastor Amias mereflesikan pengalaman suku Marind dan Mandobo.

Dia mengacu pada jaminan (investasi perusahaan) dalam arti yang sesuai dengan peraturan atau kesepakatan. “Bahwa ada tanggung jawab perusahaan dalam investasi itu saya rasa belum terjadi. Hanya pemberian spontan dalam jumlah yang tidak ada atura,” kata dia lagi.

Hal itu dibenarkan Ketua JPIC Muting dan Kepala Suku Muyu, Mandabo, Jair, Auyu, Darius Nenop. “Masak pemberian seperti Supermi satu karton, gula, ikan kaleng, beras satu sak? Itu cara model apa? Itu semua dikasi tiap bulan saja kalau dihitung harga cacing saja itu belum lunas itu,” kata dia.

Oleh sebab itu, ujar Darius Nenop, barang-barang yang disebut bantuan tidak jelas itu tidak boleh diberikan bila perjanjian belum jelas. “Kalau mau lebih baik seharusnya itu bantuan-bantuan tidak jelas seperti gula beras itu tidak boleh sebelum kita duduk buat perjanjian. Bukti-bukti pelepasan itu bukan kontrak. Di mulut-mulut itu waktu sosialisasi bilangnya mau kontrak sekian puluh tahun, 10 tahun dan seterusnya, tapi pelepasan yang ada di tangan saya sebagai kepala suku itu pelepasan mati. Itu pemerintah harus tanggung jawab,” tegasnya.

Alternatif ekonomi

Menyadari tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan tanah di satu sisi, dan bujuk rayu uang di sisi lain, John Gobay, Dewan Adat Paniai (DAD) di tempat yang sama menawarkan agar ada usaha alternatif bagi masyarakat adat agar tetap berpenghasilan.

“Mari fikirkan alternatif usaha yang bisa membuat masyarakat punya uang. Karena masalahnya di uang dan mental,” kata John.

Dia melanjutkan, masyarakat menjadi cepat tergoda karena masalah uang, dan mentalnya labil juga disebabkan uang, “sehingga alternatif usaha-usaha kecil dibutuhkan untuk bisa menjadi sumber pendapatan, sehingga mereka tidak cepat tergiur dengan investasi yang datang. Ini juga sekaligus untuk mengantisipasi perusakan mental,” ujarnya.

John menyontohkan jenis usaha di daerah pinggiran pantai seperti usaha budidaya ikan, kampung wisata atau ekowisata. Sementara di pegunungan bisa dalam bentuk pengelolaan potensi kebun-kebun tanaman lokal setempat.

“Masyarakat sebetulnya sudah punya kapasitas. Dulu Belanda mengajarkannya, namun sejak integrasi ke Indonesia ini tidak dikembangkan. Setelah 1992 diputuskannya bantuan Belanda lewat IGGI itu banyak usaha-usaha ekonomi produktif yang dikembangkan gereja tapi dipolitisir sehingga tidak berkembang,” kata John lagi.

Dia mengambil contoh usaha perkebunan teh oleh masyarakat di Boven Digoel yang dibuat Belanda, kebun-kebun karet di Agimuga Mimika yang juga warisan Belanda yang tidak diteruskan pengelolaannya.

“Di era Otonomi Khusus, sayangnya warisan itu juga belum dilihat kembali, potensi-potensi sebelumnya ini tidak dikelola. Padahal jika dikelola baik maka kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri,” tegas John.(*)

loading...

Sebelumnya

BPKL harapkan data valid warga perbatasan

Selanjutnya

Pemprov Papua tinjau MSC

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe