Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Masyarakat adat Mandobo-Malind: Pemerintah jangan hanya tinggal bicara di ruangan saja
  • Senin, 05 Desember 2016 — 02:24
  • 885x views

Masyarakat adat Mandobo-Malind: Pemerintah jangan hanya tinggal bicara di ruangan saja

“Apalagi seorang Ketua Bappeda, saya cukup banyak bolak balik wilayah itu, tapi saya belum pernah dengar cerita Ketua Bappeda ke sana. Jadi kalau Ketua Bappeda mengatakan sudah ingatkan investor untuk tidak merusak hutan itu menurut saya tidak benar,” katanya lagi.
Perwakilan masyarakat adat dari Muting, Merauke dalam konferensi masyarakat adat korban investasi, Sorong 2-3 Desember 2016 – JUBI/Zely Ariane
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Sorong, Jubi - Masyarakat adat Mandobo dan Malind, Merauke, bantah pernyataan Kepala Bappeda Kabupaten Merauke, Daswil, yang seakan-akan menunjukkan Pemkab selama ini sudah berpihak pada masyarakat adat di Merauke dalam berhadapan dengan investor.

Pemerintah Kabupaten Merauke selama ini dianggap malah mendiamkan investor-investor bukannya mengawasi. Pemerintah juga tidak pernah turun untuk melihat langsung konflik yang terjadi antar masyarakat adat akibat investasi.

“Yang terjadi itu bukannya pemerintah mengingatkan investor tetapi mereka mendiamkan saja. Buktinya investasi jalan terus, masyarakat berkonflik, tapi pemerintahnya diam. Kalau melindungi kan ketika ada sesuatu itu ikut turun, mengetahui. Nah itu baru namanya melindungi. Ini kan tidak. Jadi kalau pemerintah bilang sudah ingatkan investor, itu saya menolak karena faktanya lain,” ungkap Pastor Felix Amias dari SKP Merauke kepada Jubi, Sabtu (3/12/2016) di sela-sela pertemuan masyarakat adat korban investasi.

Felix memberi contoh bagaimana pemerintah tutup mata dan mendiamkan konflik yang terjadi  antara orang Mandobo dan orang Marind akibat investasi PT. Bio Inti Agrindo dan PT Berkat Cipta Abadi.

“Ini konflik besar, bukan antar marga dalam satu suku, tapi antar suku akibat ada oknum-oknum suku tertentu yang dimanfaatkan perusahaan. Ini lebih berbahaya sebenarnya. Dan ketika itu terjadi tidak ada satupun pemerintah yang datang untuk tangani itu,” ujarnya.

Pastor Felix mengatakan pihaknya sudah melaporkan ini sejak Juli 2016 lalu kepada Bupati langsung agar turun tangan, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan.

“Apalagi seorang Ketua Bappeda, saya cukup banyak bolak balik wilayah itu, tapi saya belum pernah dengar cerita Ketua Bappeda ke sana. Jadi kalau Ketua Bappeda mengatakan sudah ingatkan investor untuk tidak merusak hutan itu menurut saya tidak benar,” katanya lagi.

Sebelumnya kepada Jubi (2/12) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Merauke, Daswil mengingatkan agar kegiatan investasi tidak merusak hutan secara berlebihan dan luasan lahan harus dilaporkan kepada pemerintah terkait program pembangunan rendah emisi yang dikatakan sudah masuk RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

“Memang pembangunan rendah emisi harus ditindaklanjuti demi anak cucu kita serta menjaga kearifan lokal maupun lingkungan,” ujar Daswil.

Menurut Kepala Suku dan Koordinator JPIC Muting, Darius Nenop selama ini pemerintah tidak pernah mengajak masyarakat duduk dan mensosialisasikan apa yang dikatakannya tersebut.

“Kalau mengaku ingatkan investor, itu harus masyarakat pemerintah semuanya duduk. Itu boleh. Jangan hanya tinggal bicara di ruangan saja. Kalau mengaku membatasi pembukaan lahan ya berarti harus sosialisasi ke kampung-kampung to, tidak ada yang tahu itu. Jangan hanya dengar diam, tunggu uang datang, makan. Aduh itu perkataan terlalu sekali,” ungkap Darius Nenop.

Bagi Felix Amias pernyataan pemerintah yang diwakili Bappeda itu hanya ada dalam pikiran pemerintah saja. “Ya (pernyataan itu) betul, tapi itu hanya dia punya pikiran begitu, belum dia buat itu. Jadi saya harus katakan bahwa saya tidak terima pernyataan itu,” tegasnya.

Perwakilan masyarakat adat dari suku Muyu, Mandobo, Jair dan Auyu Merauke yang menemui Jubi di sela-sela acara konferensi tersebut mengingatkan bahwa pernyataan Bupati Merauke Frederikus Gebze untuk meninjau kembali perizinan perkebunan sawit dan bila temukan pelanggaran berjanji untuk mencabut izinnya, sampai sekarang belum terwujud.

“Jadi kalau Bupati menghimbau investor itu kan harus ada tanggung jawab kontrol pada masyarakat. Pertanyaannya itu siapa yang kontrol? Kontrol (pemerintah) tidak ada jadi perusahaan suka-suka saja,” ujar Pastor Amias. 

PT. Bio Inti Agrindo dan PT Berkat Cipta Abadi adalah dua dari enam perusahaan sawit berskala besar yang beroperasi di kawasan Malind Bian, Merauke, yang menjadi bagian dari proyek Merauke Integrated Food Energy and Estate (MIFEE).

Dilansir Mongabai sejak 2012, keenam perusahaan tersebut mencemari tiga sungai yang mengalir di kawasan Suku Besar Malind Bian di Kota Merauke, yaitu Sungai Kum, Bian, dan Maro. (*)

loading...

Sebelumnya

Investor diingatkan tak rusak hutan

Selanjutnya

Proyek air bersih Kementerian PU di Merauke tak berfungsi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe