PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Masyarakat adat korban investasi Papua tuntut Presiden gelar pertemuan para pihak
  • Senin, 05 Desember 2016 — 19:54
  • 1427x views

Masyarakat adat korban investasi Papua tuntut Presiden gelar pertemuan para pihak

“Gelombang investasi pertama di sektor kehutanan atau kayu dimulai sejak Orde Baru itu sangat masif hingga mencapai 7 Juta Ha meski tidak semua aktif. Gelombang berikutnya adalah investasi di sektor lahan untuk komoditas seperti kelapa Sawit dan yang lainnya seperti tebu dan coklat, yang jumlahnya luar biasa. Sementara sawit saja hingga mencapai 2,5 Juta Ha di Papua sini,” ungkapnya.
(Kiri-Kanan) Pastor Felix Amias (Merauke), Konstan Natamadari (Teluk Wondama), John Gobay (DAP Paniai), YL Franky (Yayasan Pusaka), Mirna Hanebora (Nabire), Dominika Tafor (Keerom) dalam konferensi pers masyarakat adat korban investasi, Sorong (4/12/2016) – Jubi/Agus Kalalu
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Sorong, Jubi -  Konferensi Masyarakat Adat korban investasi hutan dan lahan mendesak Presiden RI untuk melakukan Pertemuan Para Pihak yang melibatkan masyarakat korban, pemerintah pengambil kebijakan ditingkat nasional dan daerah, perusahaan pemilik modal, lembaga keuangan, dan pihak-pihak terkait sebagai wadah dialog kritis mencari jalan keluar permasalahan investasi dan pembangunan di Tanah Papua.

Hal itu menjadi kesimpulan utama konferensi dua hari yang diselenggarakan di Balai Diklat Kampung Salak Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dari tanggal 2-3 Desember 2016.

“Bapak presiden RI yang katanya punya hati untuk masyarakat adat dan kami nilai baik, kami mohon datang ke Arso melihat langsung, jangan di kota saja. Indonesia itu ada di Arso, di pojok. Kami minta Bapak Presiden serius melihat persoalan ini dan datang ke Para-para adat duduk bicara dengan kami yang juga warga negara Indonesia ini,” ungkap Dominika Tafor yang mewakili masyarakat asli Papua di Keerom pada jumpa pers di Kampung Salak, Sorong Minggu (4/11/2016).

Menurut Dominika persoalan perusakan hutan dan pencaplokan lahan tertua, setelah PT. Freeport, adalah Sawit PTPN II Arso. “Sawit di Keerom ini kasus tertua sejak 19 Oktober 1982 sampai sekarang belum selesai. Saya berharap hutan sisa yang ada jangan dicaplok lagi, karena tinggal itu yang leluhur wariskan,” kata dia.

Disebutkan PTPN II Arso di Keerom adalah kisah pencaplokan lahan kedua tertua di Tanah Papua. Sebanyak sekitar 50.000 HA hutan dan lahan masyarakat asli Papua di Keerom diambil alih negara dan diberikan kepada PTP Nusantara II.

“Itu tanah kami diambil negara dan diberikan ke PTPN II tanpa pelepasan adat, ijin yang sah oleh orang-orang tua kami. Waktu tanah kami diambil itu banyak ditandai manipulasi, tanda tangan palsu karena orang-orang tua kami terpaksa pergi ke PNG dari Keerom sejak 1960an – 1980an karena itu daerah operasi militer, jadi pemilik ulayat terpaksa mengungsi dan negara kemudian mengambil tanah kami,” ujarnya.

Sejak 1985 generasi penerus dan anak cucu memulai perjuangan untuk mengembalikan hak ulayat masyarakat asli Keerom yang belum berbuah hasil hingga sekarang.

“Sejak 1985 kami sudah minta negara kembalikan hak kami, akui kami di atas tanah kami. Namun sampai sekarang tidak ada proses penyelesaian yang baik terkait sengketa tanah adat itu. Sejak 27 April 2016 kami melakukan aksi adat dengan mengambil segumpal tanah secara simbolis yang menunjukkan bahwa kami telah menarik kembali tanah kami dari negara,” ujar Dominika.

Ketiadaan pengakuan dan respon cepat negara ini mendapat sindiran keras dari Pastor Felix Amias dari SKP Merauke yang hak ulayat keluarganya juga sedang terancam saat ini.

“Masalahnya semua investasi itu melanggar aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Kalau pemerintah menganggap Papua bagian dari Indonesia maka kenapa masalah-masalah ini tidak diselesaikan?” ujar Pastor Amias dalam jumpa pers tersebut.

Baca juga Masyarakat adat Mandobo-Malind: Pemerintah jangan hanya tinggal bicara di ruangan saja

Menurut dia orang Papua itu orang yang baik hati. “Semua orang diterima disini, semua orang ada di sini. Tapi ketika saya keliling 20 th di Sulawesi, saya tidak lihat ada orang Papua di sana kecuali mahasiswa/i. Nah kenapa di Papua bisa menerima semua orang itu? Itu artinya, kami punya niat baik untuk bisa hidup berdampingan,” ungkapnya.

Investasi dan kekerasan

Investasi dan kekerasan juga berjalan seiring di Tanah Papua. Seperti halnya pencaplokan tanah masyarakat Keerom di periode operasi militer Papua, pelanggaran HAM berat Wasior pun dilatarbelakangi oleh konflik akibat investasi di sektor kehutanan.

Konstan Natama, mewakili masyarakat asli Teluk Wondama sekaligus korban pelanggaran HAM berat Wasior 13 Juni 2001, menyesalkan 15 tahun kasus tersebut belum ada keadilan.

Kasus ini terkait erat dengan pelanggaran hak ulayat masyarakat adat Suku Mairasi dan Miere oleh PT Darma Mukti Persada (DMP) pada waktu itu yang kemudian berganti nama menjadi PT Kurnia Tama Sejahtera, seluas 115.800 Ha di enam Kampung di Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama.

 “Di Kabupaten Teluk Wondama masyarakat adat sangat berharap kasus Wasior berdarah segera diselesaikan di tingkat pusat maupun daerah,” pinta Konstan Natama lirih.

Peristiwa tersebut terjadi berangkaian sejak Maret 2001 hingga Oktober 2001. Menurut laporan Amnesty Internasional dan LP3BH waktu itu terdapat lima kasus pembunuhan masyarakat sipil, 39 kasus penyiksaan, satu kasus perkosaan, dan lima kasus penghilangan paksa, ditambah kematian penyakit selama pengungsian dan kehilangan harta benda.

Penyisiran dilakukan atas perintah resmi Polda Papua waktu itu dengan dukungan Kodam XVIII Trikora melalui operasi “Tuntas Matoa”. Penyisiran ini menyusul kematian lima orang aparat Brimob yang menjaga Logpond PT. Vatika Papua Perkasa.

Disamping trauma kekerasan itu, lanjut Natama, masyarakat Wondama saat ini sedang berhadapan dengan masalah baru berupa 38.084 Ha investasi sawit yang tidak punya kejelasan.  “Perusahaan masuk ke Wasior itu tidak jelas. Apalagi dikawal TNI-POLRI, ditengah masyarakat trauma karena perusahaan masuk hingga menyebabkan kasus seperti 2001,” ujarnya.

“Kami punya Tanah Papua ini seperti baju yang sudah sobek-sobek. Kami selalu mengeluh pada negara hukum ini agar menjahitnya, tapi tidak pernah terjadi. Tidak ada hukum yang berlaku di wilayah ini terhadap masyarakat adat Papua,” ujar Konstan.

Bagi John Gobai, belajar dari perjalanan investasi di Papua sejak awal integrasi, investasi dan kekerasan memang identik.

“Investasi dan kekerasan negara itu identik, ditambah manipulasi, pencaplokan, penindasan dan pengabaian masyarakat adat yang artinya adalah pengabaian HAM. Pemerintah dan aparat sudah melalaikan semua fungsi mereka sesuai UU,” tegas Gobai.

Tanah Papua dikuasai investor

Konferensi yang didukung oleh panitia bersama sembilan organisasi masyarakat sipil ini melanjutkan konferensi serupa pada tahun 2014 di Jayapura, yang juga menghadirkan korban-korban terkait masalah pembangunan dan investasi di Tanah Papua.

“Kami melakukan konferensi masyarakat adat yang berasal dari dalam dan sekitar kawasan hutan. Umumnya yang hadir ini adalah korban dari kebijakan dan praktek pembangunan dan investasi di sektor kehutanan dan lahan,” ujar YL. Franky Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka yang menjadi salah satu panitia.

Hadir perwakilan masyarakat adat dari Merauke, Boven Digoel, Jayapura, Sarmi, Nabire, Keerom,  Sorong, Sorong Selatan, Mabybrat, Fakfak, Teluk Wondama, Bintuni dan Raja Ampat. “Ada sekitar 45 orang wakil masyarakat adat,” lanjutnya.

Baca juga Harus ada alternatif saat masyarakat adat dipaksa pilih tanah atau uang

Di dalam pernyataannya Franky menggarisbawahi luasan kepemilikan lahan investasi di Tanah Papua saat ini, yang menurut data investigasnya, sudah 70% dikuasai oleh investor dari dua periode investasi.

“Sekitar 70% Tanah Papua ini sudah dikuasai oleh segelintir investor yang bergerak di pembalakan kayu dan perkebunan. Sisanya 30% adalah kawasan hutan yang oleh negara diperuntukkan bagi kawasan hutan lindung dan konservasi yang kebanyakan posisinya berada di dataran tinggi,” ujarnya.

Jumlah tersebut berasal dari dua gelombang periode investasi yaitu gelombang sektor kehutanan atau perkayuan dan gelombang sektor lahan untuk komoditas.

“Gelombang investasi pertama di sektor kehutanan atau kayu dimulai sejak Orde Baru itu sangat masif hingga mencapai 7 Juta Ha meski tidak semua aktif. Gelombang berikutnya adalah investasi di sektor lahan untuk komoditas seperti kelapa sawit dan yang lainnya seperti tebu dan coklat, yang jumlahnya luar biasa. Sementara sawit saja hingga mencapai 2,5 Juta Ha di Papua sini,” ungkapnya.

Sementara nasib orang asli Papua, lanjutnya, setiap waktu terancam dan tidak berhenti menyuarakan pelanggaran HAM yang telah terjadi karena aktivitas bisnis, “mereka kehilangan sumber pangan karena digusur atau dibongkar oleh perusahaan, dan praktek-prektek merugikan lainnya,” kata dia lagi.

Konferensi dua hari tersebut berakhir dengan 15 rekomendasi, termasuk tuntutan agar Presiden menyelenggarakan pertemuan para pihak.

Dua rekomendasi lainnya adalah penetapan Hari Masyarakat Adat Korban Investasi di Papua yaitu pada tanggal 13 Juni setiap tahunnya. Tanggal itu dipilih sekaligus menandai peristiwa kekerasan akibat investasi di Wasior Berdarah yang telah menyebabkan trauma berkepanjangan masyarakat.

“13 Juni diperingati untuk mengingat korban-korban pelanggaran HAM, perampasan tanah, penghancuran situs-situs budaya dan identitas orang Papua, serta  pengrusakan lingkungan,” ujar pernyataan bersama tersebut seperti dibacakan oleh John Gobay.

Konferensi juga memtuskan pertemuan tahunan yang akan diselenggarakan pada 9 Agustus 2017 sekaligus menandai Hari Masyarakat Adat Sedunia.(*)

Sebelumnya

Perlu ada sanksi tegas bagi pembunuh cenderawasih

Selanjutnya

Danau Sentani meluap, Badan SAR Jayapura tetap siaga

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua