Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Dewan Suku Maya Raja Ampat dorong legitimasi peraturan adat
  • Selasa, 06 Desember 2016 — 05:25
  • 857x views

Dewan Suku Maya Raja Ampat dorong legitimasi peraturan adat

Lokakarya yang dihadiri tokoh adat, agama dan kepala kampung dan digelar atas kerja sama DAS Maya, Pemkab Raja Ampat, Conservation International dan Yayasan Nazareth Papua dan Rare ini digelar di Waisai, ibu kota Raja Ampat, 5 – 6 Desember 2016.
Ketua Dewan Adat Suku Maya, Kristian Thebu ketika memberikan sambutan dalam lokakarya perda adat Raja Ampat – Jubi/Florence Niken
Florence Niken
Editor : Timoteus Marten
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Waisai, Jubi – Dewan Adat Suku (DAS) Maya mendorong Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat untuk mengesahkan peraturan adat (perdat) di kabupaten tersebut.

Setelah koordinasi selama tiga tahun dan lebih dari seratus kali pertemuan dengan kepala kampung dan seluruh tokoh adat DAS Maya lalu menggelar lokakarya tentang peraturan adat (perdat).

Lokakarya yang dihadiri tokoh adat, agama dan kepala kampung dan digelar atas kerja sama DAS Maya, Pemkab Raja Ampat, Conservation International dan Yayasan Nazareth Papua dan Rare ini digelar di Waisai, ibu kota Raja Ampat, 5 – 6 Desember 2016.

Dalam lokakarya ini didiskusikan peraturan dan melengkapi hal-hal yang belum diatur dan mendorong Pemkab Raja Ampat agar segera melegitimasi perdat yang mengatur kawasan adat.

Perdat dilatari karena penegakan hukum terhadap pelanggar tak memuaskan masyarakat adat, terutama untuk wilayah laut. Maka cakupan perdat pun lebih kepada pelanggaran yang terjadi di laut

“Draf perda adat ini juga telah dikonsultasikan ke Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat dan DPR PB sebelum diajukan ke pemerintah daerah untuk disahkan melalui perda. Mengingat peraturan adat akan menguatkan posisi masyarakat adat dalam mengelola kawasannya sesuai peraturan adat yang berlaku. Sehingga diharapkan perda ini bisa disahkan,” kata Ketua DAS Maya Raja Ampat, Kristian Thebu di Waisai, Senin (5/12/2016).

Menurutnya masyarakat adat mempunyai tanggung jawab untuk menjaga alamnya, karena mereka sangat bergantung pada hasil alam. Oleh karena itu, perdat dianggap penting dan harus disahkan oleh lembaga adat dan pemerintah.

“Diharapkan dengan diskusi antara sesama masyarakat adat dapat menjaga dan merawatnya sehingga nanti dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya,” kata Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Urbinas.

Tokoh adat Kampung Kalitoko, Teluk Mayablibit, Mikha Siam (51) mengapresiasi lokakarya tersebut. Ia berharap semua wilayah sudah dijamin dengan adanya perdat yang dilaksanakan lembaga dan tokoh adat. (*)

loading...

Sebelumnya

Kota Sorong butuh shelter bagi korban KDRT

Selanjutnya

Peraturan adat Suku Maya di Raja Ampat siap diterapkan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe