Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Saireri
  3. Tertunda dua tahun, ketua DPRD Nabire dilantik
  • Rabu, 07 Desember 2016 — 20:13
  • 758x views

Tertunda dua tahun, ketua DPRD Nabire dilantik

“Lambatnya pelantikan disebabkab masalah yang timbul di dalam internal Partai Kebangkitan Bangsa sendiri. Jadi harus dikembalikan ke interen partai sesuai AD/ART Partai. Dan Partai Lain tidak boleh mengintervensi,” kata Bupati Nabire Isaias Douw.
Prosesi Pelantikan Ketua DPRD, Marthen Douw oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire Orpa Marthina – Jubi/Titus
Titus Ruban
titus@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Nabire, Jubi – Setelah tertunda selama dua tahun, akhirnya Rabu (7/12/2016), Ketua DPRD Kabupaten Nabire dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire yang ditetapkan melalui SK Gubernur Papua No.SK Gubernur tertanggal 17 November No. 155/379/2016 tentang peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire periode 2014-2019 atas nama Marthen Douw.

Pelantikan dilaksanakan pada Ruang Rapat Paripurna Istimewa DPRD Nabire dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Forkompinda, Kepala SKPD dan tamu undangan lainnya.

 “Lambatnya pelantikan disebabkab masalah yang timbul di dalam internal Partai Kebangkitan Bangsa sendiri. Jadi harus dikembalikan ke interen partai sesuai  AD/ART Partai. Dan Partai Lain tidak boleh mengintervensi,” kata Bupati Nabire Isaias Douw.

Lanjutnya, selama dua tahun terakhir DPRD Nabire pincang sebab tidak memiliki pimpinan. Bupati berharap dengan pelantikan itu, bisa membawa perubahan bago DPRD Nabire dan masyarakat.

“Kami akan bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Untuk program kami akan menyesuaikan dengan program-program yang sudah ada. Saya berharap teman-teman anggota dewan yang berseberangan untuk bersatu bangun Nabire lebih baik,” kata Ketua DPRD Nabire, Marthen Douw.

Disinggung terkait hubungan Ketua DPRD Nabire yang merupakan putra Bupati Nabire , Isaias Douw, Marten menegaskan akan bersikap profesional.

“Kalau urusan keluarga ada di rumah. Tidak ada kaitan dengan tugas dan tanggungjawab kepada rakyat,” tegasnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Bisa revisi SK Gubernur jika sesuai AD/ART

Selanjutnya

Sering batalkan tiket, Wings Air dilarang beroperasi di Nabire

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua