Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Dunia
  3. Israel melegalisasi perampasan Tanah Palestina
  • Kamis, 08 Desember 2016 — 14:41
  • 1667x views

Israel melegalisasi perampasan Tanah Palestina

UU ini banyak dikecam oleh komunitas internasional termasuk utusan PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah serta Amerika Serikat. AS bahkan telah menyerukan agar Israel menghentikan pembangunan lebih banyak permukiman.
Seorang perempuan Palestina bersitegang dengan polisi perbatasan Israel saat protes melawan permukiman Yahudi di Nabi Saleh, Tepi Barat dekat Ramllah - Reuters
Editor : Zely Ariane

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Ditengah serangan kritis atas langkahnya melegalisasi “perampasan tanah”, Parlemen Israel mengambil suara untuk mengesahkan UU berlaku surut yang menjamin ribuan permukiman Israel yang dibangun di atas tanah pribadi Palestina. UU ini telah lolos di putaran pertama pengambilan suara dan diharapkan juga lolos pada tiga putaran berikutnya.

UU ini banyak dikecam oleh komunitas internasional termasuk utusan PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah serta Amerika Serikat. AS bahkan telah menyerukan agar Israel menghentikan pembangunan lebih banyak permukiman.

Bahkan faksi-faksi di dalam koalisi sayap kanan yang dipimpin PM Benjamin Netanyahu, termasuk Netanyahu sendiri, sudah menolaknya karena takut reaksi internasional akibat lolosnya UU yang sulit dipertahankan itu.

Bulan lalu, versi sebelumnya dari UU mengusulkan untuk menentang keputusan Mahkamah Agung yang memerintahkan evakuasi lebih dari 300 pemukim ilegal Amona pada 25 Desember, mendapat dukungan dari banyak anggota koalisi sayap kanan.

Namun, khawatir kecaman internasional terhadap keputusan yang membuat banyak pihak meradang itu, anggota sayap kanan-tengah mengritik tindakan yang melawan pengadilan tersebut.

Komprominya adalah melanjutkan relokasi para pemukim ilegal Amona ke lahan-lahan terdekat yang dianggap Israel ditinggalkan oleh pemilik Palestina, meskipun kepemilikan lahan yang diklaim oleh Palestina itu sudah lebih dulu didata oleh pejabat terkait Israel.

UU tersebut oleh karenanya mendulang semakin banyak kritisisme karena mengaku menegakkan keadilan dengan menyasar satu permukiman—Amona—sementara di saat yang sama melegitimasi ribuan lainnya yang telah lebih dulu dibangun secara ilegal.

“Tidak ada kesan lainnya, tak ada yang suka pemerintah Israel mengesahkan pengambilan tanah dari kepemilikan pribadi orang-orang,” kata pemimpin oposisi Isaac Herzog.

Dengan adanya UU tersebut, hambatan semakin besar. terhadap kemungkinan mengatasi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina melalui solusi dua negara.(*)

loading...

Sebelumnya

PBB puji catatan HAM Bolivia dan Evo Morales

Selanjutnya

Cegah ‘Perang Pangan’ Venezuela, Putin kirimkan gandum tak terbatas

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe