Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Komnas HAM rekomendasikan adanya diskriminasi ras Papua di sidang paripurna
  • Kamis, 08 Desember 2016 — 09:47
  • 2087x views

Komnas HAM rekomendasikan adanya diskriminasi ras Papua di sidang paripurna

“Kami rekomendasikan ke Sidang Paripurna Komnas HAM ada dua tindakan kejahatan, pertama adalah kejahatan kemanusiaan atas peristiwa Sanggeng. Kedua adanya genosida secara perlahan atas dasar kebencian ras dan etnik Papua Melanesia atau Papuaphobia yang berlangsung selama 50 tahun,” ungkap Natalius Pigai melalui siaran persnya yang diterima Jubi, Kamis, (8/12/2016).
Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai (kanan) dalam satu kesempatan - Dok. Jubi
Abeth You
Editor : Zely Ariane
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) pada Sidang Paripurna tanggal 6-7 Desember 2016 memutuskan peningkatan status penyelidikan kasus Sanggeng, Manokwari, Papua Barat, dan pembentukan Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat.

Menyangkut kasus Sanggeng, Manokwari, Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai mengatakan tim telah melaporkan ke Paripurna Komnas HAM dan menyimpulkan telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat sesuai UU 26 tahun 2000.

“Kami rekomendasikan ke Sidang Paripurna Komnas HAM ada dua tindakan kejahatan, pertama adalah kejahatan kemanusiaan atas peristiwa Sanggeng. Kedua adanya genosida secara perlahan atas dasar kebencian ras dan etnik Papua Melanesia atau Papuaphobia yang berlangsung selama 50 tahun,” ungkap Natalius Pigai melalui siaran persnya yang diterima Jubi, Kamis, (8/12/2016).

Namun, lanjutnya, KOMNAS HAM akan terlebih dahulu melakukan kajian hukum apakah unsur-unsur HAM berat terpenuhi atau tidak, yakni meliputi perencanaan dan niat, masif, sistematis dan meluas, serta unsur kerjasama.

Terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), Yan Christian Warinussy mendukung putusan KOMNAS HAM dan mendesak semua pihak berwenang di Manokwari memberikan dukungan dan akses seluasnya di dalam menjalankan tugas tersebut.

“Harus lakukan secara transparan, adil dan imparsial bagi kepentingan hukum dan hak asasi manusia di Manokwari dan seluruh Tanah Papua,” tegasnya.

Sementara terkait pembentukan Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat, KOMNAS HAM telah membentuk tim yang dipimpin oleh Natalius Pigai untuk melakukan studi kelayakan.  “Ini sebuah upaya yang tidak mudah untuk menghadirkan lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM di Tanah Papua,” ujar Natalius.(*)

loading...

Sebelumnya

Freeport terus maju demi relaksasi ekspor konsentrat

Selanjutnya

BP3 DPRP berharap empat Raperdasi bisa disahkan tahun depan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe