Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Dua tahun tragedi Paniai, dua tahun Jokowi membisu
  • Jumat, 09 Desember 2016 — 07:15
  • 805x views

Dua tahun tragedi Paniai, dua tahun Jokowi membisu

Namun kata Waterpauw, masih ada penolakan dari pihak keluarga korban. Padahal menurutnya, penggalian makan para korban demi membuktikan penyebab meninggalnya korban.
Makam korban insiden Paniai Berdarah di Lapangan Karel Gobay, Enarotali - Jubi/Abeth You
Arjuna Pademme
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Hari ini, 8 Desember 2016, tepat dua tahun tragedi Paniai. Penembakan brutal yang merenggut nyawa empat siswa dan seorang warga sipil tak kunjung terungkap. Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai menjadi saksi. 18 warga sipil tertembak. Namun pelaku masih bebas berkeliaran.

Dua tahun lalu, beberapa bulan sebelum tragedi Paniai, Jokowi dilantik sebagai Presiden RI ke-7. Janji Jokowi menuntaskan kasus Paniai di hadapan ribuan masyarakat Papua ketika perayaan Natal di Stadion Mandala Jayapura, beberapa pekan paska peristiwa berdarah itu tak kunjung terwujud.

Dua tahun sudah Jokowi memimpin negara ini. Selama itu pula, tak ada langkah kongkrit menuntaskan kasus Paniai. Dalam beberapa kali kesempatan ke Papua, Presiden Jokowi tak pernah lagi bicara tragedi Paniai. Seolah beliau membisu. Kini rakyat Paniai dan keluarga korban masih menunggu janji presiden. Mengusut dan mengadili pelaku penembakan.

"Dua tahun Presiden Jokowi memimpin negeri ini dibayangi tragedi Paniai. Dua tahun Prediden Jokowi membisu diatas jeritan, rintihan dan ratapan rakyat Paniai," kata Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM RI dalam pesan elektroniknya yang diterima Jubi, Kamis (8/12/2016).

Katanya, bagi Komnas HAM RI kasus Paniai bukanlah hal sepele yang harus didiamkan. Sadar atau tidak peristiwa Paniai telah mendunia. Menjadi memori buruk bangsa Melanesia di Papua. Tragedi Paniai tak hanya penting untuk masyarakat Paniai, namun Indonesia dimana dunia.

"Kami ingin sampaikan bahwa Masyarakat Paniai minta TNI dan Polri umumkan hasil penyelidikan yg pernah dilakukan, Komnas HAM sudah kirim surat ke Menkopolhukam tapi Pemerintah tidak mau mengumumkan bahkan terkesan menutupi pelaku," ucapnya.

Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw mengatakan, pemerintah tetap serius menangani kasus Paniai. Apalagi ada banyak isu yang sering dimunculkan, seperti ras malanesia, integrasi Papua yang masih dipermasalahkan termasuk pelanggaran HAM. Sudah disepakati bersama, penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Paniai kini ditangani oleh tim Mabes Polri, Mabes TNI dan Komnas HAM RI.

"Kami telah memaparkan ini kepeda Kemenko Polhukam didepan para pejabat lainnya. Kini Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih ditugaskan melobi keluarga korban agar bisa membatu tim dari pusat jika datang untuk menggali makam para korban meninggal dunia itu," kata Kapolda Waterpauw kepada wartawan, Kamis (8/12/2016) disela-sela perayaan HUT ke-66 Polair di Pantai Holtekham, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Namun kata Waterpauw, masih ada penolakan dari pihak keluarga korban. Padahal menurutnya, penggalian makan para korban demi membuktikan penyebab meninggalnya korban.

"Kami harap pengertian dari keluarga korban. Untuk mengetahui pelakunya masih dalam proses itu. Pembuktian banyak versi, kalau akibat dari tembakan, dari arah mana tembakannya. Setelah ada peggalian akan direposisi bagian tubuh mana yang terkena sehingga korban meninggal dunia. Yang menangani itu para ahli. Tugas kepolisiaan hanya membatu mengamankan proses," ucapnya.

Katanya, yang akan memerikan adalah tim Labfor Mabes Polri, atau Inavis Mabes Polri. Dengan keahliannya, akan diketahui penyebab meninggalnya korban dan hal lainnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Indonesia tidak adil dalam penyelesaian kasus pelanggaran Ham di Papua

Selanjutnya

Legislator Papua: Lobi politik lemah, draf UU Otsus Plus tak masuk prolegnas

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe