Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Keuskupan Timika : Mari kita Tanya ke Jokowi, infrastruktur atau HAM?
  • Jumat, 09 Desember 2016 — 08:20
  • 1903x views

Keuskupan Timika : Mari kita Tanya ke Jokowi, infrastruktur atau HAM?

“Semoga Tuhan membuka jalan bagi kita yang menjerit atas ketidakadilan yang biasa terjadi. Doa dan perjuanganku selalu menyertai umatku,” kata Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr melalui pesan singkatnya kepada Jubi, Kamis, (8/12/2016).
Gereja Katedral Tiga Raja, Timika - IST
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Dominggus Mampioper

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Dua tahun lalu tepatnya 8 Desember 2014 di lapangan sepakbola Karel Gobay, Enarotali empat siswa yang sedang berada di dangku SMA harus meregang nyawa akibat ditembus timah panas. Setelah kejadian itu keadilan bagi korban dan keluarga korban serta masyarakat Papua belum juga dituntaskan. Bahkan pelaku pemilik timah panas belum pula diganjar hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr mengatakan, yang tersisa tak boleh lagi menjerit atas ketidakadilan ini dan dimohon agar semua umat jangan lupa berdoa.

“Semoga Tuhan membuka jalan bagi kita yang menjerit atas ketidakadilan yang biasa terjadi. Doa dan perjuanganku selalu menyertai umatku,” kata Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr melalui pesan singkatnya kepada Jubi, Kamis, (8/12/2016).

Sementara itu, asisten Pastor Paroki Katedral Tiga Raja Timika, P. Honoratus Pigai, Pr menegaskan, dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi tidak ada tanda-tanda penyelesaian kasus Paniai yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat. Padahal, dua tahun didiskusikan di berbagai media tingkat lokal, nasional bahkan internasional tetap saja bungkam.

“Banyak tim dibentuk dari berbagai kalangan dan lembaga pun nihil. Kasus Ham itu tidak terungkap. Bupati Paniai sempat ungkap akan melepaskan garuda dari dadanya kalau tidak selesaikan kasus Paniai, tapi menjadi omongan kosong,” jelas Pigai.

Ia bahkan mempertanyakan, apakah ini kegagalan penegakkan kebenaran fakta dan hukum yang berlaku ataukah ini pelecehan martabat manusia dan pembungkaman serta pembiaran sengaja yang diciptakan?

“Jawabannya soal siapa pelakunya. Mengapa tidak diungkap pelakunya. Takt ungkap karena jawabannya soal nama baik institusi. Nama baik tidak ingin tercoreng karena perlakuan dehumanis sebagai Pelanggaran Ham. Apakah nama baik yang utama ataukah kemanusiaan,?” ujar dia bertanya.

Ia menegaskan, sebenarnya warga Paniai sudah tahu siapa pelakunya dan mengapa terjadi. Hanya tetap saja karena satu alasan, yakni nama baik dijaga mati.

“Mari kita tanya ke Jokowi yang sudah lima kali kunjungi ke Papua tentang substansi masalah Papua, apakah infrastruktur atau HAM. Ini harus jelas,” tuturnya.

Ketua Dewan Adat Wilayah (DAW) Meepago, Oktovianus Marco Pekei mengatakan, kasus tersebut masih diabaikan sekalipun telah menjadi perhatian publik baik di Indonesia bahkan dalam sidang HAM PBB.

“Ini menjadi ujian bagi penghargaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia,” ujarnya singkat. (*)

loading...

Sebelumnya

Legislator Papua: Lobi politik lemah, draf UU Otsus Plus tak masuk prolegnas

Selanjutnya

Mama Tineke : Mereka melakukan kekerasan pada alat vital perempuan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 4193x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2708x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2587x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe