Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Hari HAM sedunia, momen ingatkan negara begitu mahalnya nilai OAP
  • Jumat, 09 Desember 2016 — 20:00
  • 1189x views

Hari HAM sedunia, momen ingatkan negara begitu mahalnya nilai OAP

Menurutnya, di Papua masalah HAM bukanlah hal gampang. Bukan hal biasa. Melainkan luar biasa dan sangat serius. Untuk itu, orang asli Papua di manapun berada, layak memperingati hari HAM sedunia, setiap 10 Desember.
Aksi rakyat Papua menolak tim penyelesaian kasus HAM bentukan Menkopolhukam bebera[a waktu lalu - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Peringatan hari HAM sedunia, 10 Desember 2016 disikapi legislator Papua, Laurenzus Kadepa. Anggota Komisi I DPR Papua, bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM tersebut mengatakan, untuk Orang Asli Papua (OAP) ini momen terpenting untuk mengingatkan kepada negara dan dunia internasional tentang nilai harkat dan martabat manusia Papua yang juga istimewa. Sama mahalnya dengan manusia lain di muka bumi.      

"Saya mengucapkan selamat hari Hak Asasi Manusia sedunia, 10 desember 2016, lebih khusus para pegiat dan aktivis yang tak kenal lelah, dengan segala resiko terus memperjuangkan penegakan keadilan dan kebenaran. Juga kepada semua komunitas korban, baik di Indonesia, dunia internasional, terlebih khusus OAP yang hampir lebih dari 50 tahun tak satupun pelanggaran HAM belum diselesaikan," kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Jumat (9/12/2016).

Menurutnya, di Papua masalah HAM bukanlah hal gampang. Bukan hal biasa. Melainkan luar biasa dan sangat serius. Untuk itu, orang asli Papua di manapun berada, layak memperingati hari HAM sedunia, setiap 10 Desember.

"Orang asli Papua perlu memperingati 10 Desember sebgai hari HAM sedunia. Ini sebagai wujud pentingnya nilai manusia Papua semahal dengan manusia lain di muka bumi," ucapnya.

Katanya, jangan pernah bosan, takut dan terus konsisten menyuarakan penyelesaian pelanggaran HAM, khususnya di Papua. Sudah saatnya semua pihak bersuara agar korban dan keluarga korban dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan kini di Papua bisa mendapat keadilan.

"Mereka juga berhak mendapat keadilan. Sama seperti warga negara lainnya. Jangan hanya bicara HAM ketika ada kepentingan. Tapi harus konsisten, sebagai bukti kita benar-benar peduli terhadap kemanusiaan dan ingin ada keadilan untuk korban dan keluarga korban," katanya.

Terpisah, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw mengatakan, dalam peringatan hari HAM sedunia, haruslah mengkampanyekan anti kekerasan dari semua sisi. Jangan hanya melihat dari satu aspek.

"Selama ini, jika berbicara kekerasan di Papua, selalu menyudutkan aparat keamanan, termasuk anggota polri. Padahal kekerasan juga banyak terjadi antara masyarakat sendiri," kata Kapolda Waterpauw kepada wartawan di Mapolda Papua, Jumat (9/12/2016).

Menurutnya, jangan hanya menilai, kekerasan hanya dilakukan oleh aparat keamanan, termasuk polisi. Tapi antara masyarakat sendiri hal tersebut sering terjadi. Untuk itu masyarakat juga perlu diingatkan dalam momen peringatan hari HAM ini.

"Misalnya saja permukulan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya yang melibatkan masyarakat. Misalnya saja dalam pertikaian antar warga. Apakah wajar kalau saling bunuh. Ini perlu menjadi bahan intropeksi," ucapnya.

Tak hanya itu kata Kapolda Waterpauw, penembakan oleh kelompok bersenjata terhadap anggota TNI dan Polri juga harus menjadi perhatian para pemerhati HAM di Papua.

"Kini aparat kepolisian sudah lebih mengedepankan langkah persuasif. Humanis dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Kalau ada yang melakukan tindakan kekerasan, itu oknum. Bukan secara institusi," katanya.

Kapolda Waterpauw sendiri menyatakan mempersilahkan para aktivis HAM dan mereka yang peduli HAM menggelar aksi dalam rangka peringatan Hari HAM sedunia, Sabtu (10 Desember 2016) yang rencananya akan digelar di Lingkaran, Abepura, Kota Jayapura. 

"Kami mempersilahkan. Kalau perlu saya juga hadir dalam kegiatan itu. Saya telah menerima secara langsung usulan aksi tersebut dari salah satu pemerhati HAM Papua, Mathius Murib dalam suatu pertemuan di Polda Papua," imbuhnya.

Sementara Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Hari menyatakan, penanganan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua tak berjalan dengan baik. Pembentukan tim terpadu oleh negara melalui Kemenko Polhukam dinilai bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal 18 ayat 1 dan UU 26 Tahun 2000. Rasa pesimis penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan kini di Papua juga dikatakan Sekretaris KNPB Pusat, Ones Suhuniap. Ia menyatakan mustahil Pemerintah Indonesia bisa menyelesaiakannya.

"Indonesia tidak akan mengakui. Pencuri tak akan pernah mengaku. Untuk memutus berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM adalah penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua," kata Ones Suhinap sehari sebelumnya. (*) 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Lakukan ‘aksi grafiti’, delapan belas anggota KNPB ditangkap dan diancam makar

Selanjutnya

Tingkatkan kualitas kerukunan, FKUB Papua kunjungi Sulut

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe