Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Soal smelter, Freeport diminta depositokan US$530 juta
  • Senin, 12 Desember 2016 — 05:53
  • 1670x views

Soal smelter, Freeport diminta depositokan US$530 juta

CEO Freeport McMoRan, Richard Adkerson menegaskan pihak Freeport tak akan mulai menggunakan dana mereka untuk membangun smelter sebelum kontrak perpanjangan operasional perusahaan tambang emas di Timika, Papua tersebut aman, sehingga memungkinkan Freeport terus bekerja setelah tahun 2001.
Lokasi pengolahan mineral PT. Freeport Indonesia - IST
Victor Mambor
Editor :
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Direktur PT Freeport Indonesia, Clementino Lamury, mengatakan Freeport berencana mengalokasikan US$ 2,2 miliar untuk mengembangkan smelter. Dari jumlah ini, US$ 212.900.000 telah digunakan untuk proses pengembangan smelter.

Namun pemerintah Indonesia dikabarkan meminta Freeport untuk menempatkan deposito US$ 530.000.000 sebagai jaminan membangun smelter di Indonesia.

CEO Freeport McMoRan, Richard Adkerson menegaskan pihak Freeport tak akan mulai menggunakan dana mereka untuk membangun smelter sebelum kontrak perpanjangan operasional perusahaan tambang emas di Timika, Papua tersebut aman, sehingga memungkinkan Freeport terus bekerja setelah tahun 2001.

“Freeport tak akan bangun smelter sampai perpanjangan kontrak aman,” kata Adkerson, dikutip metalbulletin.com.

Menurut Adkerson, pembangunan konstruksi smelter yang diinginkan pemerintah Indonesia bisa memakan waktu empat hingga lima tahun.  Dalam perencanaannya, Freeport akan menggandeng Mitsubishi menyelesaikan proyek smelter ini.

Baca CEO Freeport : Pembangunan smelter di Indonesia sangat tidak ekonomis

KK, ekspor konsentrat dan divestasi

Freeport, menurut Adkerson, saat ini masih fokus pada negosiasi perpanjangan izin ekspor konsentrat yang akan berakhir pada 11 Januari 2017.

“Kami sangat yakin masalah izin ekspor konsentrat ini akan diselesaikan. Tapi ini tinggal sebulan lagi, sehingga kami harus konsentrasi menyelesaikannya,” lanjut Adkerson.

Jika masalah perpanjangan izin ekspor ini tidak selesai dalam waktu dekat, Freeport menurutnya akan menuai dampak negatif yang signifikan. Selain harus melindungi investasi di Indonesia dan berjuang melindungi hak-haknya dalam kontrak hingga memotong biaya operasional, perusahaan harus siap menghadapi kemungkinan pemblokiran areal pertambangan atau pemogokan karyawan.

Selain itu, ia juga mengatakan Freeport masih terus melakukan proses pengelolaan limbah dan proses lainnya yang berkaitan dengan lingkungan sekitar tambang untuk membuktikan komitmen mereka pada lingkungan agar tidak dihentikan operasionalnya oleh pemerintah Indonesia.

Baca Freeport terus maju demi relaksasi ekspor konsentrat

Terkait Kontrak Karya (KK) Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, Sabtu (10/12/2016) menegaskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia masih dalam pembahasan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) ingin kontraknya berlanjut hingga 2041.

Dia mengatakan, belum ada keputusan soal masalah Freeport karena begitu banyak aturan yang berhubungan dengan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah, dan Peraturam Menteri ESDM.

“Ini termasuk rekomendasi pelarangan ekspor 12 Januari nanti, kemudian divestasi (10,64% saham Freeport) juga masuk di situ. Secepatnya akan diumumkan, dan semoga ada solusi terbaik,” jelasnya.

Chappy Hakim, Presiden Direktur Freeport mengatakan Freeport berkomitmen melakukan renegosiasi KK dengan pemerintah Indonesia. Namun, amandemen Kontrak Karya tertunda pada revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 1, 2014 (PP1 / 2014), yang diharapkan akan selesai tahun ini.

Soal divestasi, kata dia, pemerintah ingin divestasi dilakukan secepat mungkin. Rencana divestasi sedang dibahas oleh tim pemerintah dan Freeport. (*)

loading...

Sebelumnya

HAM berkalung senapan, aksi teatrikal mahasiswa Bandung untuk Papua

Selanjutnya

Kata FKUB Papua, kerukunan umat beragama di Sulut jadi contoh

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe