Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ibukota
  3. DPR desak pemerintah buat aturan batasi kendaraan
  • Rabu, 21 September 2016 — 14:14
  • 453x views

DPR desak pemerintah buat aturan batasi kendaraan

Anggota Komisi V DPR RI Sungkono menginginkan pemerintah dapat memberlakukan regulasi yang efektif dalam membatasi jumlah kendaraan karena hal tersebut dinilai telah menjadi permasalahan pelik yang berdampak kepada berbagai aspek.
Ilustrasi kemacetan. -- antaranews.com
ANTARA
Editor : Lina Nursanty

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jakarta, Jubi - Anggota Komisi V DPR RI Sungkono menginginkan pemerintah dapat memberlakukan regulasi yang efektif dalam membatasi jumlah kendaraan karena hal tersebut dinilai telah menjadi permasalahan pelik yang berdampak kepada berbagai aspek.

"Harus ada regulasi yang mengatur pemangkasan jumlah kendaraan bermotor, meskipun hal ini berpotensi menimbulkan protes di kalangan masyarakat," kata Sungkono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Menurut dia, regulasi tersebut penting karena jumlah kendaraan sudah semakin membludak di Tanah Air, yang juga memicu terjadinya polusi udara.

"Dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat akibat adanya polusi udara, pemerintah mengeluarkan biaya kesehatan yang cukup besar, banyak orang sakit karena polusi," katanya.

Ia berpendapat kalau pemerintah mampu menyelesaikan persoalan transportasi nasional dan dapat menyediakan moda transportasi aman dan nyaman yang diminati rakyat maka dapat menekan angka penggunaan kendaraan bermotor pada masyarakat saat melakukan aktivitas harian.

Selain itu, ujar dia, uji kelayakan kendaraan bermotor terutama kendaraan umum juga harus diperhatikan dan bukan sekadar menjadi syarat. Sering kali terlihat kendaraan umum yang sudah tidak layak untuk digunakan tetap beroperasi mengangkut penumpang.

"Kita harus malu bila mobil sudah tidak layak tetapi masih dioperasikan di jalan. Itu artinya ada yang tidak beres dalam uji kendaraan itu," katanya.

Sungkono mengutarakan harapannya agar program-program yang mendukung kepentingan pengguna jalan harus dijadikan sebagai skala prioritas.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan transportasi berkeselamatan bukan hanya ditopang oleh ketersediaan sarana transportasi yang memadai, melainkan juga harus ditunjang oleh jaringan infrastruktur transportasi yang baik dan saling terkoneksi. (*)

loading...

#

Sebelumnya

Badan Kehormatan DPD Akan Bahas Status Irman Gusman

Selanjutnya

Megawati dampingi Ahok daftar ke KPU DKI Jakarta

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2901x views
Domberai |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 2608x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1520x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1311x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe