Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Kalimantan
  3. DPRD Kotabaru pertanyakan nasib PNS Distamben
  • Senin, 12 Desember 2016 — 13:34
  • 1562x views

DPRD Kotabaru pertanyakan nasib PNS Distamben

Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mempertanyakan nasib PNS dan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi setempat menyusul pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Ilustrasi. Nasib PNS dan tenaga honorer di Distamben dipertanyakan setelah peralihan kewenangan pemerintah. –tempo.co
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Lina Nursanty

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Kotabaru, Jubi – Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mempertanyakan nasib PNS dan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi setempat menyusul pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Pasca pemberlakukan UU.23/2014, beberapa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten seperti kewenangan di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dialihkan ke pemprov dan pusat," kata Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni AF di Kotabaru, Minggu (11/12/2016).

Jika kewenangan yang pernah ada di Distamben sepenuhnya dialihkan ke provinsi, lanjut Mukhni, lantas status pegawai pegawainya, baik PNS maupun honorer yang ada bagaimana. Wakil Ketua DPRD Kotabaru itu memperoleh informasi bahwa, provinsi akan membawa permasalahan itu dalam rapat kerja bersama pemerintah pusat, jadi mengenai jawabanya menunggu hasil rapat.

Selain itu lanjut dia, pihaknya juga menyampaikan usulan agar didirikan unit pelaksana teknis (UPT) pertambangan di daerah, hal ini dimaksudkan selain sebagai bentuk pengawasan tapi juga memberikan layanan maksimal bagi masyarakat khususnya dalam perijinan pertambangan rakyat.

Maksud dalam usulan tersebut bukan berarti tidak taat terhadap aturan atau undang-undang, tapi lebih pada memudahkan masyarakat yang hendak mengajukan ijin penambangan galian C seperti batu atau pasir yang skalanya kecil.

Hal senada diungkapkan Sahidin Machfud, anggota Komisi III yang turut dalam rapat konsultasi tersebut. Menurutnya, keberadaan UPT atau cabang dinas di kabupaten sebenarnya untuk memudahkan secara teknis dinas yang bersangkutan.

"Contoh masalah teknis yang dihadapi, bagaimana menerbitkan surat asal barang yang sebelumnya harus disurvey secara langsung oleh dinas terkait, maka dengan beralihnya kewenangan provinsi harusnya juga menugaskan pegawai tersebut di daerah," jelasnya.

Begitu pula soal status SDM, meski belum sepenuhnya "clear", namun informasi yang diterima dari dinas provinsi, sebagian besar pegawai tetap diberdayakan di daerah asal, sementara yang harus ditarik ke pusat hanya di level inspektur.(*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Kapuas Hulu usulkan 20 napi peroleh remisi Natal

Selanjutnya

Pengusaha kapal angkutan TKI mogok beroperasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe