Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Penghargaan KPK kepada Bupati Jayawijaya dipertanyakan
  • Selasa, 13 Desember 2016 — 09:33
  • 976x views

Penghargaan KPK kepada Bupati Jayawijaya dipertanyakan

“Kami mempertanyakan penilaian KPK terhadap Bupati Jayawijaya atas penghargaan yang diberikan, padahal kalau dilihat sejumlah kasus di Jayawijaya, sangat disayangkan apa yang dilakukan KPK,” ungkap Mully.
Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo (JWW) menunjukkan penghargaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - IST
Islami Adisubrata
islami@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Wamena, Jubi – Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo mengaku penghargaan yang diterima dirinya dan Pemkab Jayawijaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 9 Desember lalu, merupakan kewajaran mengingat selama lima tahun berturut-turut pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maupun Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak dua kali.

Hal itu dikatakan Wetipo usai peringatan HUT Kota Wamena, Sabtu (10/12/2016) yang dianggapnya sebagai suatu prestasi di dua periode kepemimpinannya.

“Pada tanggal 9 Desember kemarin Kabupaten Jayawijaya diberikan penghargaan tertinggi dari KPK terkait komitmen para pejabat melakukan pemberantasan korupsi. Dari 416 kabupaten di seluruh Indonesia ternyata kita terbaik berdasarkan seleksi yang dilakukan. Saya pikir ini sebagai hadiah ulang tahun untuk Kabupaten Jayawijaya yang ke 60,” ujar Bupati Wempi Wetipo.

Namun, penghargaan yang diberikan KPK itu dianggap berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi selama ini, khususnya karena banyak dugaan tindak pidana korupsi di berbagai SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Koordinator Forum Masyarakat Jayawijaya Se-Pegunungan Tengah Papua, Mully Wetipo, Senin (12/12/2016) mengatakan opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua terhadap Jayawijaya itu dianggap keliru.

“Kami mempertanyakan penilaian KPK terhadap Bupati Jayawijaya atas penghargaan yang diberikan, padahal kalau dilihat sejumlah kasus di Jayawijaya, sangat disayangkan apa yang dilakukan KPK,” ungkap Mully.

Pasalnya, lanjut dia, hal itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dia mencontohkan kasus yang coba diungkap oleh FMJ-PTP menyangkut hasil pemeriksaan BPK terkait pengalokasian dana pelepasan lahan pembangunan dermaga di Jayawijaya.

Menurut Mully masih banyak kasus korupsi yang belum diselesaikan, “seperti kasus raskin yang pernah diungkap di Jayawijaya, kasus yang terjadi di Dinas Pariwisata Kabupaten Jayawijaya yang sudah ada tersangkanya namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, dugaan korupsi di Dinas Perindagkop Kabupaten Jayawijaya,” tegasnya.

Senada dengan itu, Pastor Jhon Djonga yang menilai KPK keliru memberikan penghargaan terhadap Bupati karena disinyalir masih tersangkut kasus-kasus besar di beberapa dinas.

“Mungkin Pak Bupati tidak melakukan itu (korupsi) tetapi dengan adanya kasus seperti di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga Dinas Perindagkop, lalu diberi penghargaan oleh KPK, itu saya tidak mengerti,” ujar Jhon Djonga.

Penghargaan itu membuat Jhon Jonga mempertanyakan kredibilitas KPK sebagai lembaga anti korupsi, bahkan meminta agar lembaga itu (KPK) diaudit.(*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Bupati Jayawijaya terima penghargaan LHKPN dari KPK

Selanjutnya

Pemda Yahukimo jamin BBM Natal-Tahun Baru 2017 aman

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe