Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Domberai
  3. Lagi, petani pala Fakfak tuntut kenaikan harga
  • Rabu, 14 Desember 2016 — 20:10
  • 2049x views

Lagi, petani pala Fakfak tuntut kenaikan harga

Sekretaris PPP Fakfak, Amos Wagab mengatakan, aksi yang diikuti 100-an orang ini merupakan aksi lanjutan petani untuk menuntut kenaikan harga pala dan penataan usaha niaga pala yang dikendalikan segelintir pemilik modal, tanpa ada ketentuan pemerintah yang melindungi petani pala.
Persatuan Petani Pala (PPP) di Fakfak, Papua Barat ketika melakukan aksinya – Jubi/pusaka.or.id
Timoteus Marten
timo@tabloidjubi.com
Editor :

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Persatuan Petani Pala (PPP) di Fakfak, Papua Barat melakukan long march dari Kantor Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak ke Gedung DPRD Fakfak, Selasa (13/12/2016).

Sekretaris PPP Fakfak, Amos Wagab mengatakan, aksi yang diikuti 100-an orang ini merupakan aksi lanjutan petani untuk menuntut kenaikan harga pala dan penataan usaha niaga pala yang dikendalikan segelintir pemilik modal, tanpa ada ketentuan pemerintah yang melindungi petani pala.

Mereka membawa spanduk besar dengan tulisan “Wujudkan keadilan bagi rakyat” dan “Pemerintah segera stabilkan harga pala, naikkan harga pala”.

Seperti ditulis pusaka.or.id , Rabu (14/12/2016), dalam pernyataan sikapnya PPP Fakfak menyampaikan empat poin paspirasinya:

Pertama, bupati Fakfak segera mengambil langkah konkret untuk mengestabilkan harga pala dalam tuntutan masyarakat petani pala Fakfak sesuai tuntuntan tanggal 28 November 2016;

Kedua, Pemerintah segera memfasilitasi dan merekomendasikan PPP Fakfak untuk mengelola dan pengembangan komditi pala Fakfak;

Ketiga, eksekutif dan legislatif Fakfak segera menindak lanjuti Perda Tataniaga dan Perbup dalam waktu tiga bulan, Januari 2017-Maret 2017.

Massa aksi disambut tiga anggota DPRD Fakfak, Safi Yarkura, Cliford Ndandarmana dan Wilhelmina Woy. Dalam pertemuan dengan tiga legislator tersebut 17 anggota DPRD lainnya tak ada di kantor tanpa alasan. Oleh karena itu, DPRD tidak punya kewenangan memanggil bupati tanpa didukung penuh seluruh anggota DPRD Fakfak. Namun PPP Fakfak tetap mendesaknya agar para wakil rakyat itu memanggil dan menghadirkan seluruh anggota DPRD, bupati Fakfak dan Kepala Dinas Perkebunan.

“Kami minta hadirkan ke-17 anggota DPRD lainnya dan pertanggungjawabkan tuntutan aksi PPP Fakfak tanggal 22 dan 23 November lalu,” kata Amos.

Hingga pukul 18.00 sore waktu setempat, permintaan petani pala dan PPP Fakfak tidak dipenuhi. Selanjutnya, massa aksi sepakat menjatuhkan sanksi adat terhadap anggota DPRD dengan hukuman sasi Nabaharakeni, yakni: pelarangan beraktivitas di gedung DPRD, ditandai dengan tanda pemalangan menutup pintu masuk gedung DPRD.

Perwakilan adat memasang sasi Nabaharakeni. Diyakini mereka yang memaksa membuka sasi (sanksi) tanpa restu masyarakat adat Mbaham Matta akan dilanda bahaya kematian.

“Ganjaran sasi adat ini dapat dibebaskan, dibuka kembali, jika anggota  DPRD dapat menghadirkan Bupati Fakfak dan Kepala Dinas Perkebunan, serta petani pala, untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan dan tuntutan petani pala. Jika tidak ada langkah berarti, maka kami akan tetap melakukan pemalangan,” katanya.

PPP Fakfak menuntut kenaikan harga pala dan pengaturan niaga pala sebanyak tiga kali, 22 November 2016, 28 November 2016 dan kali ini, 13 Desember 2016. (*)

loading...

Sebelumnya

Pertamina Sorong gelar penyuluhan pertanian dan khitanan massal

Selanjutnya

Plt. wali kota Sorong resmikan kawasan “kotaku” Kali Remu

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe