Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Meepago
  3. Pemkab Paniai rencanakan standarisasi ganti rugi hak ulayat
  • Rabu, 21 September 2016 — 16:53
  • 927x views

Pemkab Paniai rencanakan standarisasi ganti rugi hak ulayat

Dalam pertemuan dengan masyarakat, pihak Dinas PU Paniai menyampaikan pertemuan itu bertujuan agar pemerintah setempat bisa membuat standar harga pembayaran hak ulayat masyarakat.
Masyarakat Paniai di Distrik Bibida - humas.paniai.go.id
Arjuna Pademme
Editor : Victor Mambor
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai membentuk tim untuk mempercepat pembangunan jalan dan penyelesaian hak-hak ulayat masyarakat setempat yang terkadang menjadi hambatan pemerintah dan kontraktor dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah itu.

Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobai mengatakan, tim Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai telah melakukan dengar pendapat dengan masyarakat di Distrik Bibida, Nakama, Topiyai, Nakama, Wegemuka dan Wegebino.

“Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai ingin membuat standarisasi besaran ganti rugi dan hak masyarakat adat terkait dengan pembangunan jalan di  Kabupaten Paniai, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai. Makanya mereka membentuk tim,” kata John Gobai via teleponnya kepada Jubi, Rabu (21/9/2016).

Menurutnya, dalam pertemuan dengan masyarakat, pihak Dinas PU Paniai menyampaikan pertemuan itu bertujuan agar pemerintah setempat bisa membuat standar harga pembayaran hak ulayat masyarakat.

“Pihak pemerintah menyatakan selama ini tuntutan ganti rugi dari masyarakat bervariasi. Makanya pemerintah ingin mendengar aspirasi masyarakat berapa harga yang dijadikan patokan dan berlaku di semua distrik di Pania dalam pembangunan jalan,” ucapnya.

Kepala Dinas PU Kabupaten Paniai, Heri Saflembolo dalam pesan elektronik yang diterima Jubi mengatakan, standar pembayaran ganti rugi hak ulayat masyarakat yang dilalui pembangunan jalan terlebih dahulu akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).

“Ini akan didorang terlebih dahulu melalui Peraturan Bupati dan selanjutkan akan didorong untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD Paniai. Ini agar tuntutan ganti rugi masyarakat adat juga terpenuhi dan pembangunan jalan terlaksana dengan baik,” kata Heri. (*)

loading...

Sebelumnya

NPHD pengamanan Pilkada Dogiyai ditandatangani

Selanjutnya

KPU Dogiyai buka pendaftaran balon bupati dan wakil bupati

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe