Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Perempuan dan Anak
  3. Papua butuh lapas anak dan perempuan
  • Jumat, 16 Desember 2016 — 10:17
  • 2335x views

Papua butuh lapas anak dan perempuan

"Jadi sangat perlu lapas anak dan perempuan. Apalagi lapas yang kini ada di Papua kapasitasnya sudah melebihi yang semestinya," kata Elvis Tabuni Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM menjawab pertanyaan Jubi, Kamis (15/12/2016).
Ilustrasi Lapas anak - IST
Arjuna Pademme
Editor :
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Tahanan anak-anak dan perempuan harus dipisahkan dari tahanan pria dewasa, karena itu kebutuhan akan pembangunan lapas perempuan dan anak sangat mendesak dan penting.

"Jadi sangat perlu lapas anak dan perempuan. Apalagi lapas yang kini ada di Papua kapasitasnya sudah melebihi yang semestinya," kata Elvis Tabuni Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM menjawab pertanyaan Jubi, Kamis (15/12/2016).

Dia mengatakan, ke depan akan kembali berupaya mendorong  terwujudnya pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) anak dan perempuan di Papua.

Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni mengatakan, sejak tahun lalu, pihaknya sudah membahas hal ini. Apalagi dalam kunjungan ke sejumlah lapas misalnya Lapas Abepura dan Lapas Narkotika, Doyo, Kabupaten Jayapura, komisinya melihat tahanan banyak tahanan anak dan perempuan dalam lapas tersebut.

"Kami sudah pernah membahas ini dan mengajukannya ke pihak pemerintah. Kami sudah ajukan beberapa kali kepada Sekda Papua. Tapi sampai sekarang belum ada tindakalanjutnya," kata Elvis.

Menurut dia, kedepan pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Papua. Katanya, hal ini menjadi ranah instansi tersebut. "Kami akan berikan masukan kepada Pemprov Papua agar dalam APBD Papua berikutnya pemerintah bisa mempertimbangkan menganggarkan pembangunan lapas anak dan perempuan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Perwakilan Papua, Sarlotha Merahabla mengatakan, pembangunan lapas khusus anak dan perempuan yang direncanakan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua sejak awal 2015 butuh dukungan Pemprov Papua.

Ia mengatakan, lapas ini direncanakan dibangun untuk memisahkan narapidana dan tahanan anak dan perempuan dari tahanan laki-laki dewasa. Pemisahan itu sejalan dengan permintaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke Papua.

"Hingga kini kami masih terbentur dengan lahan. Kami boleh merencanakan namun kami juga butuh dukungan dari pemerintah provinsi," kata Sarlotha Merahabla,

Menurut dia hingga kini pihaknya belum mendapatkan dukungan dari Pemprov Papua dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan lapas tersebut. Hingga kini, lanjut Sarlotha, narapidana anak dan perempuan masih digabung di lapas-lapas yang tersebar di seluruh Papua, namun ruangan mereka dipisahkan dari lapas laki-laki dewasa.

"Masih satu atap tetapi ruangan mereka terpisah. Kami berharap sekali ada perhatian dari Pemda Papua. bantuan dari pusat memang ada tetapi persoalan ini kan bukan hanya di Papua saja tetapi di seluruh Indonesia," ucapnya.

Hal senada pernah dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengharapkan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membangun rumah tahanan khusus perempuan dan anak di Papua.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan, narapidana anak dan perempuan harus dipisah dengan narapidana laki-laki.

"Untuk Lapas Kelas IIB Biak kondisi ruangan tahanan anak kurang memadai, sehingga perlu dibangun yang layak guna memenuhi kebutuhan narapidana anak," ungkapnya sebagaimana dilansir Inilah.com

Ia mengatakan, pemisahan tahanan khusus anak dan perempuan sangat tepat untuk menghindari narapidana anak mengalami korban sodomi dan kejahatan seksual di dalam Lapas.

Untuk wilayah Papua dan Papua Barat, menurut Yohana, sudah saatnya harus punya rumah tahanan khusus perempuan dan anak.

"Narapidana anak yang digabung bersamaan dengan narapidana dewasa sangat rentan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual seperti kasus sodomi dialami salah satu anak dalam tahanan," ungkapnya.

Namun demikian, Aldo, salah satu narapidana anak penghuni Lapas Kelas IIB Biak mengakui, selama menjalani hukuman di Lapas Biak ia diberlakukan baik.(*)

loading...

Sebelumnya

Hari ini, Trigana Boing 737-300 resmi terbang perdana Jayapura-Dekai

Selanjutnya

Selesaikan masalah HAM Papua bukan dengan memaksakan kehendak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe