Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. "Mafia" BBM satu harga di Papua harus diproses hukum
  • Senin, 19 Desember 2016 — 11:01
  • 619x views

"Mafia" BBM satu harga di Papua harus diproses hukum

Sejak awal anggota Komisi II DPR Papua itu mewanti-wanti agar penyaluran BBM satu harga diawasi. Jika tidak, ia khawatir ada oknum yang memanfaatkan situasi itu mendapat keuntungan berlipat.
Ilustrasi - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Mustakim ingin aparat kepolisian menindak tegas oknum yang memanfaatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua untuk mendapat keuntung berlipat.

Hal itu dikatakan anggota Fraksi Demokrat DPR Papua itu lantaran beberapa hari lalu, pihak Polda Papua menyatakan, Satgas BBM satu harga yang dibentuk Polda setempat menemukan kenaikan harga tak wajar di pengecer. Nominalnya mencapai Rp12-Rp15 ribu perliter. Bahkan, ada oknum pengecer "nakal" yang membeli BBM subsidi dalam jumlah besar.

Ia mengatakan, jika sudah ada temuan di lapangan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, penegak hukum harus bertindak. Siapapun yang terlibat harus diproses hukum.

"Jika memang ada keterlibatan oknum aparat dan pengusaha yang dengan sengaja menimbun BBM, harus ditindak. Diproses hukum. Kebijakan Presiden Jokowi baik. Beliau ingin masyarakat Papua, terutama di wilayah pedalaman menikmati BBM dengan harga seperti di daerah lain. Kalau ada yang memanfaatkan kebijakan itu, harus ditindak," kata Mustakim pekan lalu.

Sejak awal anggota Komisi II DPR Papua itu mewanti-wanti agar penyaluran BBM satu harga diawasi. Jika tidak, ia khawatir ada oknum yang memanfaatkan situasi itu mendapat keuntungan berlipat.

"Sejak awal saya sudah khawatir, tanpa pengawasan, BBM satu harga di Papua ini bisa saja tak ada dampaknya kepada masyarakat. Polda Papua membentuk tim melakukan pengawasan. Tapi masih saja ada yang mencoba berbuat curang. Apalagi kalau tak ada tim yang mengawasi. Pasti akan lebih parah lagi," ucapnya. 

Ia berharap, tim pengawasan BBM yang dibentuk Polda Papua benar-benar bisa bekerja maksimal. Menimalisir berbagai kemungkinan di lapangan. Terutama penimbunan BBM bersubdisi di wilayah pegunungan tengah Papua agar kebijakan pemerintah pusat benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Bukan hanya janji semata.

"Kalau ada oknum melakukan penimpunan harus ditindak. Jangan pilih kasih. Siapapun dia. Hukum tetap hukum. Selain itu, jika bisa tim pengawasan BBM ini melibatkan beberapa elemen. Tak hanya Polda Papua tapi juga kejaksaan, pengadilan, termasuk, pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat," katanya.

Pekan lalu, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw menyatakan, Satgas yang dibentuk Polda Papua menemukan dugaan penimbunan BBM di enam kabupaten di Papua. Hanya saja Kapolda Waterpauw tak menyebutkan kabupaten mana saja yang menjadi temuan.

"Distribusi dari Pertamina ke SPBU dan AMPS tak ada masalah. Harga tetap Rp6.460 untuk premium. Namun ketika dari APMS dan SPBU ke pengecer barulah ada masalah," kata Waterpauw pekan lalu.

Menurutnya, pengecer "nakal" diduga berupaya membeli BBM dalam jumlah besar dengan cara memodifikasi kendaraan roda dua dan empat yang mereka pakai. Akibatnya dalam waktu sejam, terkadang BBM sudah habis.

"Harga premium setelah keluar dari APMS berkisar Rp12 ribu-Rp20 ribu. Inikan merugikan masyarakat. Satgas terus mendalami dugaan penimbunan BBM bersubsidi ini. Tak menutup kemungkinan ada oknum petugas yang bermain dengan para pengecer," ucapnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Tahanan dari luar Papua perlu dikembalikan ke daerah asal

Selanjutnya

Larang aksi damai 19 Desember, Kepolisian mulai penangkapan sejak malam

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe