Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ibukota
  3. BI siap bahas legalitas redenominasi uang rupiah
  • Senin, 19 Desember 2016 — 16:15
  • 1393x views

BI siap bahas legalitas redenominasi uang rupiah

Bank Indonesia menyatakan situasi ekonomi dan politik cukup kondusif pada tahun depan, sehingga memungkinkan untuk dimulainya pembahasan legalitas penyederhanaan nilai nominal uang rupiah atau redenominasi.
Ilustrasi. Bank Indonesia minta presiden segera bahas redenominasi rupiah. –tempo. co
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Lina Nursanty

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jakarta, Jubi – Bank Indonesia menyatakan situasi ekonomi dan politik cukup kondusif pada tahun depan, sehingga memungkinkan untuk dimulainya pembahasan legalitas penyederhanaan nilai nominal uang rupiah atau redenominasi.

"Saat pembahasan redenominasi itu yang penting kondisi ekonomi stabil," kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara usai peluncuran 11 uang rupiah baru NKRI di Jakarta, Senin (19/12/2016).

Rancangan Undang-Undang Redenominasi atau RUU Perubahan Harga Rupiah sudah diajukan BI dan pemerintah pada 2013. Namun sejak tiga tahun lalu, pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu tertunda, karena kondisi ekonomi domestik yang masih tertekan dengan perlambatan ekonomi global dan dinamika politik di DPR menjelang Pemilihan Umum pada 2014.

"Kalau kurs, kurs mata uang lainnya juga melemah seperti Yuan (Cina) melemah enam persen. Yen (Jepang) melemah tujuh persen, itu sesuatu yang biasa. Kami lihat dan harapkan tahun depan bisa dimulai pembahasan, dan 2018 Undang-Undangnya bisa disahkan," ujarnya.

BI masih berharap RUU Perubahan Harga Rupiah dapat disetujui DPR untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas pada 2017. Gubernur BI Agus Martowardojo, saat peluncuran uang rupiah baru meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mendukung pembahasan RUU redenominasi.

Agus menerangkan penyederhanaan nilai nominal rupiah tersebut dengan menghilangkan tiga digit pada nominal rupiah, disertai penyesuaian pada harga barang dan jasa. Dengan begitu, redenominasi tidak akan mengurangi daya beli masyarakat.

Hal tersebut berbeda dengan sanering yang menurunkan nilai nominal rupiah, namun tanpa melakukan penyesuaian pada harga barang dan jasa. Sanering pernah diterapkan dua kali di Indonesia pada dekade 1950-an di era Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara. Aksi sanering saat itu dikenal dengan sebutan "Gunting Syarifuddin". "Saya minta dukungan Presiden agar redenominasi dapat dibahas," ujar Agus. (*)

loading...

Sebelumnya

Diduga makar, Polri resmi tahan Hatta Taliwang

Selanjutnya

Peringatan hari ibu di Indonesia berbeda dengan negara lain

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe