TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Mau batasi KNPB, cabut dulu UU No. 9/1998
  • Kamis, 22 Desember 2016 — 20:01
  • 1943x views

Mau batasi KNPB, cabut dulu UU No. 9/1998

“Jika statemen itu benar ditegakkan, maka kami minta cabut dulu undang-undang hak menyampaikan pendapat di muka umum di Republik ini,” tegas Wamu.
Aksi demo damai KNPB dalam rangka peringatan hari HAM sedunia di DPRD Jayawijaya-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
[email protected]
Editor : Zely Ariane

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Juru Bicara KNPB Balim, Hery Kossay  menanggapi dingin pernyataan Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Paulus Waterpau, yang mengancam tidak akan beri ruang kepada organisasi itu melakukan berbagai aksi lagi.

Menurut Kossay, sebelumnya juga sudah diberlakukan Maklumat Kapolda, sehingga pernyataan Kapolda Papua itu tidak berpengaruh terhadap perjuangan yang selama ini mereka lakukan, karena KNPB akan tetap bersuara untuk menentukan nasib sendiri bangsa Papua.

Namun bagi Yan Wamu, anggota KNPB  dan koordinator aksi 19 Desember di Wamena beranggapan, apabila Kapolda Papua hendak membatasi KNPB, maka Kapolda harus terlebih dahulu  mencabut UU No.9/1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Jika statemen itu benar ditegakkan, maka kami minta cabut dulu undang-undang hak menyampaikan pendapat di muka umum di Republik ini,” tegas Wamu.

Bagi KNPB apa yang mereka dan rakyat lakukan sudah sesuai UU. Pelaksana undang-undang adalah aparat dan pemerintah, selama ada undang-undang mengemukakan pendapat, menurut dia KNPB sah-sah saja melakukan aksi demo.

“KNPB tidak punya ruang gerak di tahun-tahun berikut boleh-boleh saja, tapi cabut dulu undang-undang itu, bila itu masih berlaku dimanapun dan kapanpun kami akan terus mengemukakan pendapat untuk menentukan nasib sendiri, yakni Papua merdeka,” pungkasnya. (*)

loading...

Sebelumnya

KNPB Balim: Polisi langgar prosedur

Selanjutnya

Harga garam di Mamit, Tolikara Rp.30 ribu perbungkus 250 gram

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat