PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Gelar anak adat dinilai untuk kepentingan Pilkada 2018
  • Rabu, 04 Januari 2017 — 12:25
  • 853x views

Gelar anak adat dinilai untuk kepentingan Pilkada 2018

“Dia hanya cari-cari dukungan masyarakat Baliem untuk jadi bupati dengan cara yang tidak sesuai adat kami di Jayawijaya. Sebagai putra asli, saya bersama seluruh teman-teman di forum ini tolak orang-orang yang bukan putra daerah…bupati kami harus putra asli dan keluar dari salah satu honai adat,” kata Melkias kepada Jubi, di Jayapura, Selasa (3/1/2017).
Pimpinan dan anggota Forum Bersatu untuk Rekonsiliasi Jayawijaya. Dari kiri ke kanan: Melkias Yeke Gombo (Ketua), Kletus Wetipo (anggota), Kornelius Logo (Sekretaris), Yeremias Wetipo (anggota), Letinus Jikwa (wakil) pada sebuah kafe di Abepura. – Jubi/Yuliana Lantipo
Yuliana Lantipo
yuliana_lantipo@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Forum Bersatu untuk Rekonsiliasi Jayawijaya menilai pemberian gelar anak adat plus marga lokal kepada wakil bupati Jayawijaya John Banua, belum lama ini, sarat politis untuk Pemilihan Kepala Daerah Jayawijaya 2018 mendatang.

Pengurus dan anggota forum yang dibentuk pada 2015 itu menyatakan prihatin terhadap lemahnya struktur adat di Lembah Baliem dan dengan tegas menolak pemberian gelar “anak adat” plus marga orang asli Jayawijaya terhadap siapapun yang tidak memiliki keterikatan dengan adat istiadat di daerah tersebut. Untuk kepentingan politik segelintir orang, seperti musim Pilkada saat ini, “jual-beli” adat seolah menjadi hal lumrah, seperti pemberian gelar ‘anak adat’ dan marga kepada Wakil Bupati Jayawijaya John Banua belum lama ini, kata Ketua forum, Melkias Yeke Gombo.

Menurut Melkias, pemberian gelar anak adat dan marga kepada wakil bupati John Banua yang berasal dari luar daerah adat Lembah Baliem itu telah menodai nilai adat istiadat masyarakatnya dengan menghancurkan peraturan adat demi kepentingan politik.

John Banua, yang belum dikonfirmasi, diwacanakan akan maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jayawijaya pada 2018 sebagai bakal calon bupati. Pensiunan TNI itu diketahui sudah tiga kali dinobatkan sebagai anak adat dan diberi marga dari daerah setempat yakni pada 2014 di wilayah adat Assotipo, Piramid, dan yang terbaru pada 19 Desember 2016 di Muliama.

“Dia hanya cari-cari dukungan masyarakat Baliem untuk jadi bupati dengan cara yang tidak sesuai adat kami di Jayawijaya. Sebagai putra asli, saya bersama seluruh teman-teman di forum ini tolak orang-orang yang bukan putra daerah…bupati kami harus putra asli dan keluar dari salah satu honai adat,” kata Melkias kepada Jubi, di Jayapura, Senin (2/1/2017).

Menurut Melkias, perkembangan dan pembangunan yang terlihat sampai hari ini hanya dilakukan dalam kota Wamena dan bertolak belakang dengan pembangunan kualitas hidup masyarakat aslinya, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Untuk membalikan keadaan, menurutnya, diperlukan sosok pemimpin yang mengalami dan mengerti tentang budaya warga setempat.

“Yang masyarakat butuh hari ini adalah pemimpin yang tahu persis kebutuhan orang-orangnya, yang tahu adatnya, ikut merasakan kesulitan orang-orangnya dan punya konsep bangun masyarakatnya dengan pendekatan budaya kami orang Baliem.

“Pembangunan kota memang perlu, tapi ironis sekali di Baliem ini…ruko-ruko banyak tapi itu siapa punya? Siapa yang perlu itu? Masyarakat asli sudah tidak kerja kebun, tidak jaga honai-honai adat, anak-anak tidak sekolah, kematian banyak karena sakit…kita harus rubah keadaan ini. Itu bisa kalau bupati orang asli Baliem, bukan orang luar yang tidak tahu adat,” tegasnya.

Jaga honai adat

Kornelius Logo putra asli Baliem yang juga Sekretaris Forum, di tempat yang sama, mengatakan daerahnya memiliki 17 wilayah adat atau sub suku mulai dari Watikam sampai Herae. Masing-masing memiliki honai adat dan kepala suku.

Di antaranya, kepala suku Silo Karnadoga dari sub suku Kosidoga atau lebih dikenal sebagai kepala suku Omarekma. Kemudian, kepala suku Kurulu-Mabel dari wilayah Aluama; kepala suku Ukumhearik Asso dari wilayah adat Asso-Lokobal; kepala suku (almarhum) Wenehule Hubi dari wilayah Mukoko; kepala suku Yakobus Kosay dari wilayah adat Hubikosi; kepala suku Wakolma Alua dari wilayah adat Wetipo-Alua.

Korneles mengatakan pemberian gelar adat disemua wilayah daerah itu harus melalui tahapan pendewasaan adat.

“Orang tersebut tidak melalui proses inisiasi adat yang merupakan syarat yang harus diikuti oleh siapapun yang hendak diangkat menjadi anak adat. Untuk diangkat menjadi anak adat di Baliem, tidak berdasarkan pengakuan kepentingan politik. Itu tidak bisa. Harus melalui proses pendewasaan di Honai Adat dan dia turunan dari klan kepala suku daerah yang bersangkutan.

“Lah, Banua ini kepala suku siapa punya anak dan dari honai adat apa? Ini aneh,” ujar Kornelius.

Kornelius mengharapkan semua masyarakat Baliem untuk menjaga nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun dari leluhurnya.

“Di tahun baru ini, satu harapan saya semua orang tua yang jaga honai adat, kepala suku, anak kepala suku, dan semua masyarakat khususnya orang asli Lembah Baliem bisa jaga kita punya honai adat,” harap Kornelius. (*)

Sebelumnya

Pondasi jembatan Kali Wouma mulai tergerus air, warga cemas

Selanjutnya

Pasar Potikelek Wamena masih sepi pengunjung

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua