PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. BPS: Kesenjangan dan kemiskinan tertinggi di Papua
  • Rabu, 04 Januari 2017 — 22:04
  • 656x views

BPS: Kesenjangan dan kemiskinan tertinggi di Papua

"Ini tantangan bagi pemerintah. Persoalan besar ini yang kita hadapi dan tidak berubah. Masih ada disparitas kemiskinan dan penduduk miskin masih lebih banyak di pedesaan," ungkap Kepala BPS Suhariyanto di kantornya Selasa (3/12/2016)
Anak-anak Papua di pinggiran kota Jayapura - Dok. Jubi
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi - BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin di kawasan pedesaan hampir dua kali lipat dibanding di perkotaan. Dan berdasarkan sebaran antar pulau, penduduk miskin tersebut dominan bermukim di Maluku serta Papua.

Sebaran kemiskinan dan kesenjangan tersebut dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2016 sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Selasa (3/1/2017). Menurut data BPS jumlah penduduk miskin turun menjadi 27,76 juta orang di bulan September apabila dibandingkan dengan Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang.

Namun, penurunan itu dibayang-bayangi oleh tingginya kesenjangan antar penduduk di kawasan perkotaan dengan penduduk di pedesaan.

"Ini tantangan bagi pemerintah. Persoalan besar ini yang kita hadapi dan tidak berubah. Masih ada disparitas kemiskinan dan penduduk miskin masih lebih banyak di pedesaan," ungkap Kepala BPS Suhariyanto di kantornya Selasa (3/12/2016)

"Ini juga yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di tahun ini. Karena persebaran penduduk miskin tidak banyak berubah, masih lebih banyak di Maluku dan Papua," terang Suhariyanto.

Data BPS mencatat, sebanyak 21,98 persen penduduk miskin berada di Maluku dan Papua dengan jumlah mencapai 1,55 juta orang. Diikuti Bali dan Nusa Tenggara 14,72 atau sebanyak 2,11 juta orang, Sulawesi 10,97 persen (2,09 juta orang), Jawa 10,09 persen (14,83 juta orang), Sumatra 11,03 persen (6,21 juta) dan Kalimantan 6,45 persen (0,97 juta).

Survei BPS menyebutkan, dari total 27,76 juta penduduk miskin tersebut, sebanyak 62,24 persen atau 17,28 juta orang berada di kawasan pedesaan. Sementara, sisanya 37,76 persen atau 10,49 juta penduduk miskin berada di perkotaan.

Sementara menurut Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dalam rilisnya kepada Jubi di Jayapura, Selasa, (3/1) menyebutkan arah pembangunan di Provinsi Papua sudah tepat karena menyumbang pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat kemiskinan.

IPM Papua, menurut dia, meningkat satu point menjadi 57,25 sejak pertama kali dirinya menjabat sebagai Gubernur Papua, dibandingkan tahun 2013 sebesar 56,25.

“Capaian kinerja kita sudah dikisaran 95,42 persen dari target IPM sebesar 60 pada tahun 2018,” ujar Enembe.

“Persentase penduduk miskin pada tahun 2016 turun menjadi  28,17 persen atau turun 2,96 point dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 31,13 persen,” tambahnya.

Enembe optimis target penurunan kemiskinan sebesar 25 persen pada 2018 dapat direalisasaikan, karena hingga akhir 2016 capaian kinerja upaya penurunan kemiskinan sudah mencapai 88,03 persen.

Dana desa

Guna menekan angka kemiskinan dan kesenjangan, pemerintah pusat memberikan sejumlah program kepada masyarakat yang diwujudkan dengan pemberian dana desa.

Dilansir CNN Indonesia (3/1) berdasarkan data Kementerian Keuangan per 23 Desember 2016 menyebutkan pemerintah telah mencairkan sebanyak Rp681,4 triliun dana desa.

Dana desa itu dialokasikan sebagai transfer ke daerah dan untuk sejumlah program peningkatan desa, seperti pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberian fasilitas bagi penduduk di desa, termasuk pembangunan infrastruktur.

Namun menurut Suhariyanto, hal itu belum berdampak signifikan, sehingga pemerintah perlu memetakan kembali strategi baru.

"Beberapa aliran dana memang diberikan, misalnya proyek infrastruktur, kami harapkan memang kelancaran akses. Itu pasti berpengaruh, tapi kita belum bisa lihat pengaruhnya (ke jumlah dan disparitas kemiskinan)," ucapnya.

Dilansir Antara, Selasa (3/1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua mengakui penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran selama 2016 di beberapa kabupaten/kota daerah ini.

Kepala BPMK Provinsi Papua Donatus Motte, di Jayapura mengatakan tidak tepatnya penggunaan dana desa itu diketahui setelah ditemukan beberapa kabupaten yang membeli mobil dan sepeda motor dari anggaran tersebut.

"Kami sangat mempertanyakan pemerintah kabupaten dan kota yang menggunakan alokasi dana desa untuk membeli sepeda motor atau mobil yang jauh dari peruntukan dana desa," katanya lagi.

Menurut dia selain mobil, masih banyak hal yang dapat dibiayai dengan menggunakan dana desa, seperti pembangunan posyandu, sekolah hingga peningkatan perekonomian masyarakat desa.(*)

Sebelumnya

Benny Wenda apresiasi solidaritas dunia untuk West Papua

Selanjutnya

Terkait BBM Satu Harga, Luhut: "Kalau langsung baik ke surga saja"

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua