Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. FLJS ajak Inggris akhiri konflik politik di West Papua
  • Kamis, 22 September 2016 — 10:24
  • 2088x views

FLJS ajak Inggris akhiri konflik politik di West Papua

Rekomendasi kebijakan tersebut diberi judul Konflik Politik dan Konstitusional di Wilayah West Papua Indonesia: Tinjauan dan Rekomendasi Kepada Inggris dan Komunitas Internasional, yang meminta pemerintah Inggris menggunakan ikatan ekonomi dan politiknya dengan Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam solusi konflik di West Papua.
Pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) 3 Mei 2016 di Parlemen Inggris menghasilkan deklarasi Westminster untuk kampanye referendum West Papua di bawah pengawasan internasional/Ilustrasi - freewestpapua.org
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – The Foundation for Law, Justice and Society (FLJS) baru saja mengumumkan publikasi 14 rekomendasi kebijakan bekerja sama dengan Proyek Politik Papua Universitas Warwick. Rekomendasi tersebut diajukan pada pemerintahan Inggris agar ikut mendorong penuntasan konflik politik dan konstitusional di wilayah West Papua Indonesia.

Sejak West Papua dimasukkan ke wilayah Indonesia tahun 1969, secara de facto wilayah ini dikontrol oleh militer Indonesia, demikian laporan itu menyebutkan. Rakyat Papua sejak itu menjadi korban berbagai jenis pelanggaran HAM termasuk penangkapan dalam aksi-aksi protes damai. Pemerintah membatasi akses media asing, pemantau dan LSM internasional di Papua, serta tahanan politik yang masih mendekam dibalik jeruji. 

Rekomendasi kebijakan tersebut diberi judul Konflik Politik dan Konstitusional di Wilayah West Papua Indonesia: Tinjauan dan Rekomendasi Kepada Inggris dan Komunitas Internasional, yang meminta pemerintah Inggris menggunakan ikatan ekonomi dan politiknya dengan Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam solusi konflik di West Papua.

Diantara keempatbelas rekomendasi yang dirumuskan para penyusun kebijakan tersebut adalah:

  • pembebasan seluruh tahanan politik West Papua;
  • kebebasan informasi bagi media, LSM, akademisi asing, dan pemantau asing di West Papua;
  • menghentikan semua pelatihan dan peralatan militer Inggris kepada militer dan polisi Indonesia hingga mekanisme kredibel dapat dibuat untuk memverifikasi ketaatan mereka pada standar-standar hak azasi manusia; dan
  • mengambil langkah-langkah guna mendorong aktor-aktor politik dan ekonomi Indonesia bersedia terlibat dalam suatu diskusi terbuka damai untuk mengatasi situasi di West Papua.

Rekomendasi kebijakan ini diambil dari laporan yang dipublikasikan oleh Proyek Politik Papua Universitas Warwick yang telah dipresentasikan di depan Parlemen Inggris awal tahun ini, dan didukung oleh Jeremy Corbyn.

Keith Hyams, Associate Professor yang memimpin Proyek Politik Papua mengatakan, “Kami berbahagia Oxford Foundation for Law, Justice and Society mengeluarkan ringkasan kerja kami terkait politik di West Papua. Laporan asli kami, yang dikeluarkan di hadapan Majelis Rendah pada Mei 2016, kini sudah diunduh lebih dari 200.000 kali dan sudah didukung oleh sejumlah politisi di parlemen, termasuk Jeremy Corbyn, yang berkomitmen membuat isu ini menjadi “prinsip kebijakan Partai Buruh di masa yang akan datang”.

Ringkasan baru FLJS ini ditujukan untuk membuat isu West Papua menjangkau pembaca yang lebih banyak sehingga membantu pastikan konflik serta pelanggaran HAM yang terus terjadi di West Papua mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan yang sangat dibutuhkan rakyat Papua.

Rekomendasi yang memuat 14 acuan penting ini menekankan posisi unik yang dapat diperankan Inggris jika mau mendorongnya secara efektif untuk ikut atasi konflik di West Papua. Inggris selama ini memberi pelatihan dan peralatan militer kepada pasukan Indonesia, termasuk yang dikirimkan ke West Papua. Di saat yang sama, Inggris juga sudah memberi suaka politik terhadap Benny Wenda, juru bicara Gerakan Pembebasan West Papua Bersatu (ULMWP).

FLJS ini adalah lembaga yang berafiliasi dengan Pusat Studi Sosio-Hukum dan Wolfson College di Universitas Oxford sebagai bagian dari misi menjembatani jurang antara akademia dan pengambil kebijakan serta mempromosikan pemahaman terhadap hukum ke kalangan masyarakat.(*)

loading...

Sebelumnya

Perkuat kerjasama, PM Fiji dan Menlu Indonesia bertemu di New York

Selanjutnya

Solomon dan Nauru tekan Pemerintah Indonesia di dua badan PBB

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe