Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. 9 Januari, 1.500 massa akan segel Kantor DPRD Merauke
  • Kamis, 05 Januari 2017 — 12:35
  • 1887x views

9 Januari, 1.500 massa akan segel Kantor DPRD Merauke

“Ya, karena tak ada tanggapan baik, kami semua bersepakat melakukan aksi demonstrasi dengan menurunkan massa sekitar 1.500 orang,” tegasnya.
Ilustrasi - Dok. Jubi
Ans K
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Merauke, Jubi - Sesuai rencana, pada Senin, 9 Januari 2017, 1.500 masyarakat Marind akan diturunkan melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke. Aksi itu dilakukan setelah tak ada respon dari dewan maupun pemerintah terkait penyelesaian ganti rugi tanah yang belum dilakukan sampai sekarang.

Tokoh masyarakat Marind, Hendrikus Hengky Ndiken dalam pertemuan bersama puluhan masyarakat Marind lainnya Rabu (4/1/2017) telah bersepakat membentuk posko untuk persiapan aksi.

“Ya, karena tak ada tanggapan baik, kami semua bersepakat melakukan aksi demonstrasi dengan menurunkan massa sekitar 1.500 orang,” tegasnya.

Dikatakan, baik dewan maupun pemerintah mengkklaim telah ada sertifikat tanah.  “Kalau bicara tentang sertifikat, berarti harus ada dokumen kepemilikan sebelumnya yang dilampirkan untuk mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Itu yang harus dipahami semua orang,” pintanya.

Menyangkut besarnya tuntutan ganti rugi tanah, Hengky mengaku, pihaknya belum mengetahui pasti, karena surat tuntutan ada di tangan pemilik. Jika sampai tak ada respon pembayaran, massa tak akan membubarkan diri.

“Kita akan menginap selama beberapa hari di Kantor DPRD Merauke sekaligus menyegel ruangan, agar tak boleh ada aktivitas yang dilakukan, sebelum pembayaran direalisasikan,”  katanya.

Ditambahkan, aksi yang dilakukan bukan makar atau ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kami hanya menginginkan penyelesaian tanah ulayat milik orang Marind, harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah,” pintanya lagi.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke, Ignasius Ndiken mendukung penuh rencana aksi demonstrasi dimaksud. “Saya sebagai Ketua LMA tidak akan tinggal diam, tetapi bergabung dalam aksi demonstrasi Senin mendatang,” tuturnya.

Dikatakan, tanah yang telah dikuasai pemerintah, harus diselesaikan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya. (*)

loading...

Sebelumnya

Misa tutup tahun di gereja St. Theresia Buti ditandai pembakaran kalender

Selanjutnya

Di RPK Pasar Wamanggu, sehari gula pasir terjual sampai 1 ton

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Lembar Olahraga |— Minggu, 22 April 2018 WP | 9687x views
Berita Papua |— Jumat, 20 April 2018 WP | 3389x views
Pasifik |— Senin, 23 April 2018 WP | 2124x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe